Rahayu Saraswati Sebut Kunjungan Kerja Jadi Celah Masuknya Korupsi


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyinggung soal Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang digaungkan oleh Presiden Prabowo.

Saras menceritakan dengan keluarnya aturan tersebut, banyak lembaga atau kementerian yang memangkas beberapa program. Dia kemudian mengatakan bahwa kunjungan kerja menjadi salah satu celah masuknya Korupsi.

“Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality semuanya lagi pada komplen, biasanya yang ngisi tuh pemerintah yang pemerintah-pemerintah yang melakukan FGD workshop, itu kan kunker iya kan, itu semua lagi di-cut tuh karena sebenarnya banyak celah korupsi nya tuh di situ,” ujar Saras dalam acara peluncuran Buku ‘Prabowo Subianto Jenderal Penakluk Sejarah Presidensial’, di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Saras mengatakan, adanya aturan efisiensi anggaran membuat sebagian kalangan geram. Pasalnya, program yang menjadi celah ladang korupsi kini harus dipangkas.

“Jadi ini lagi banyak pokonya yang gak suka, karena program yang tadinya celah untuk bikin standarisasi misalnya bikin FGD 10, harus bikin panel talk workshop itu lagi banyak yang dicut, pasti ga suka. Tapi istilahnya di sini pengusaha kita tahu mau rugi mau untung kita harus tetap jalan dan survive,” ucapnya.

Menurutnya, kementerian sedang ditantang untuk bisa bertahan di tengah efisiensi anggaran. Dia pun mengatakan akan membuat rancangan undang-undang jika masih ada celah oknum untuk melakukan korupsi.

“Sekarang semua kementerian lagi ditantang ‘lu bisa gak masih bisa jalan?’ think profit orientated bukan ‘ya kan namanya juga anggarannya dari negara anggarannya segitu ya kita habisin segitu’ tapi gimana untuk value added jadi visi, prinsip, yang penting hukum jelas, we go by the hukum,” kata dia.

“Sebagai Legislator kalau saya menambahkan kalau ada yang belum baik, sampaikan agar kita bisa revisi, kalau ada celah yang belum tertutup sampaikan supaya kita bisa buat rancangan UU nya itu bagian check and balance,” sambungnya.