Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menjelaskan alasan tidak ada politisi PPP dalam daftar 30 nama anggota DPR RI yang diproyeksikan akan mengajukan hak angket.
“Ya khususnya PPP Memang sempat kita hubungi tetapi seperti kita ketahui mereka menyatakan belum konsentrasi ke isu itu (hak angket),” kata Ray kepada awak media di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).
Ray menjelaskan jika PPP masih berkonsentrasi dalam penghitungan suara Pemilu 2024. Posisinya saat ini pun masih belum dapat dikatakan aman karena belum mencapai ambang batas minimal parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
“Sesuatu yang bisa kita maklumi karena memang ppp sekarang ini lumayan kritis antara ya dan tidak masuk ke parlemen. Oleh karena itu, kita juga enggak mendesak sekali,” ujarnya.
Akan tetapi, Ray menjelaskan jika ada atau tidaknya PPP tidak memiliki pengaruh besar terhadap dorongan terwujudnya hak angket di DPR RI. Pasalnya, gabungan jumlah PDIP, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memenuhi syarat dari dikabulkannya hak angket. “Itu masih cukup membuat angket ini lolos parlemen pada paripurna pertama, yaitu paripurna pengesahan berlakunya angket ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) merilis 30 nama anggota DPR RI yang diproyeksikan akan mengajukan hak angket setelah masa sidang dimulai. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut dugaan kecurangan yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.
Adapun rilis dari 30 nama tersebut terdiri dari gabungan dari partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Dari dua kubu ini, ada empat partai yang diramalkan bakal tetap mendukung terwujudnya hak angket di DPR RI, kecuali PPP.