Dari sekian banyak kepala daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memuji Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.
Ternyata, menurut Direktur Regional I Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, Gubernur Ganjar adalah satu-satunya gubernur yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD).
“Saya bersaksi, dari berbagai rangkaian RPD di provinsi lainnya, bapak satu-satunya (gubernur) yang hadir langsung,” kata Idris dalam Pembukaan Masa Awal Musrenbang Tahun 2023 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jateng, Jumat (3/2/2023).
Dalam acara yang digelar secara daring itu, Idris juga mengapresiasi kepedulian Gubernur Ganjar meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara musrenbang. “Saya sangat respek pak, dan menghargai kepedulian bapak terhadap acara perencanaan pembangunan nasional. Salam hormat dari kami Pak,” ujarnya.
Idris mengatakan, akselerasi pembangunan di Jawa Tengah hingga 2024 cukup terasa, bahkan masuk dalam lima besar pembangunan peta nasional. “Sehingga orientasi ke depan di 2045 adalah sebagai kekuatan perhitungan Jawa Tengah di peta global,” katanya.
Dirinya juga menyoroti masalah tata pemerintahan yang penting untuk mendukung iklim investasi daerah berjalan dengan baik. Investasi bisa masuk ketika pemerintah daerahnya memiliki kinerja yang baik.
Sementara, Gubernur Ganjar mengatakan, musrenbang penting untuk menampung aspirasi warga Jawa Tengah. Agar kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat.
“Pada pembukaan musrenbang, isu-isu besarnya kami sampaikan dengan satu harapan masyarakat akan segera merespon,” kata kader PDI Perjuangan itu. .
Selanjutnya, Gubernur Ganjar yang digadang-gadang sebagai capres 2024 itu, mengaku senang dengan masukan-masukan yang disampaikan kelompok masyarakat. Semisal, terkait isu pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesejahteraan pekerja migran.
“Setelah ini nanti kami mulai mengerucutkan untuk membuat skala-skala prioritas sesuai dengan yang diperintahkan pusat sehingga inline, pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota,” ujar mantan Anggota Komisi II DPR itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)