Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai gelaran aksi bertajuk Indonesia Gelap yang diinisiasi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, hanya bentuk kekagetan dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang baru ini.
“Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Dia menambahkan, reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat saja. Melainkan, internal birokrasi dan pemerintahan juga merasakan hal yang sama. Salah satu contohnya yakni instruksi Presiden soal efisiensi anggaran.
“Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” tuturnya.
Muzani menilai rasa kaget itu yang akhirnya menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah.
“Tetapi sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan. Tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal, bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo, yang juga kalian semuanya sudah mengetahui, rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semuanya,” ucap Muzani.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai aksi itu sah-sah saja bagi kalangan masyarakat, yang ingin menyampaikan aspirasinya dan kritiknya terhadap pemerintah.
“Ya kan sah-sah saja, itu kan aspirasi ya, dulu kita jaman kuliah juga begitu. Kita menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara-cara dengan kreativitas masing-masing,” kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/2/2025).
“Itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik menyalurkan aspirasi melalui demo-demo seperti itu memang ciri khas mahasiswa seperti itu,” sambungnya