News

Ramai-ramai Dukung Jokowi, Pemilu 2024 Bebas Politik Identitas

Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta praktik politik identitas tidak terjadi pada Pemilu 2024 didukung oleh banyak pihak. Dalam pidato yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Senin (21/11/2022), Jokowi menyampaikan bahwa polarisasi imbas politik identitas dalam bentuk kampanye hitam dan penyebaran hoaks menjadi tantangan demokrasi Indonesia. Pimpinan DPR, MPR, dan partai oposisi mendukung imbauan Kepala Negara.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung imbauan presiden dengan menyatakan politisasi SARA jelang Pemilu 2024 harus dihindari. Alasannya, polarisasi yang muncul imbas praktik tersebut menimbulkan perpecahan NKRI. Dia meminta para pihak untuk tidak mengulangi konflik-konflik bernuansa identitas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2014.

Mungkin anda suka

“Kita pernah mengalami yang namanya politik identitas. Nah, tentunya hal ini kita sangat dirugikan. Rentan perpecahan di NKRI tercinta ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Dia mengingatkan perpecahan yang timbul akibat politik identitas bisa mengancam eksistensi bangsa ini. Apalagi perekonomian global tengah tak menentu. Apabila Pemilu 2024 yang digelar secara serentak bermuatan politik identitas, dan pada saat bersamaan terjadi resesi maka sulit dibayangkan betapa muramnya bangsa ini ke depan.

“Saya mengajak juga kepada anak bangsa marilah kita tidak terpolarisasi,” ucapnya.

Secara terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga mengajak partai politik dan para politisi tidak mengangkat isu SARA jelang Pemilu 2024. Namun dia juga mengingatkan pemerintah dan para pihak tidak menggunakan pendengung (buzzer) dalam membangun demokrasi agar situasi kondusif.

Bamsoet juga meminta pemerintah memberikan pendidikan teknologi digital kepada masyarakat dan mencegah praktik politisasi SARA. KPU selaku penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang bebas dari politik identitas.

“Saya meminta komitmen pemerintah dan pihak terkait untuk tidak menggunakan buzzer dalam membangun demokrasi dan terus berupaya menjaga agar kondusifitas situasi politik di Tanah Air, khususnya jelang Pemilu 2024,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga menyatakan dukungannya atas imbauan Jokowi. Selaku partai oposisi, PKS menilai politik yang sehat adalah politik yang memiliki nilai.

Kendati beroposisi, Mardani mengingatkan, PKS bersandarkan pada nilai agama sebagai kompas berpolitik. “PKS menempatkan agama sebagai kompas moral dan mewanti-wanti politik berdasar nilai. Politik mesti dilakukan dengan cara yang baik, tujuan baik harus dengan cara yang baik,” kata dia.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button