Wacana pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) menuai penolakan, khususnya dari para pengendara sepeda motor. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan pemberlakuan ERP masih jauh, karena ada banyak tahapan yang harus dilalui.
Heru menuturkan penerapan ERP tidak dilakukan secara instan. Dia memastikan Pemprov DKI Jakarta akan mendengar aspirasi masyarakat. “Nggak langsung hari ini seperti goreng telur dan lain-lain, prosesnya kita mendengar aspirasi masyarakat plus-minusnya, masih ada kan tahapannya seperti yang saya bilang lalu masih 7 tahapan,” jelas Heru di Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Ia menjelaskan sebelum diterapkan, pihak Pemprov DKI Jakarta harus mendengarkan pendapat berbagai pihak, seperti menakar sejauh mana kegunaan dan kepentingan dari pemberlakuan ERP. Termasuk juga mendengar keluhan masyarakat.
“Ya itu masih pembahasan, masih 7 tahapan, kita masih perlu mendengar kepentingan, masih perlu mendengar keluhan masyarakat dan tidak serta merta, yaitu langsung diterapin juga,” ucapnya.
Diketahui, rencana penerapan ERP sendiri menuai sorotan. Terbaru, Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kaji ulang wacana ERP, bila ingin diberlakukan bagi para pengendara sepeda motor.
Menurutnya para pengendara motor kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga adanya pungutan tambahan seperti ERP, bakal berdampak buruk bagi kondisi keuangan pengendara, utamanya dari kalangan pengemudi ojek.
“Tetapi dampaknya kan pengemudi motor adalah masyarakat menengah ke bawah sebagian besar. Beban mereka akan makin besar, apalagi yang mobilitasnya tinggi seperti ojol (ojek online),” kata Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Ia menegaskan, ketimbang memaksakan untuk menerapkan kebijakan ERP, sebaiknya Pemprov DKI mengoptimalisasikan transportasi umum, untuk mengurangi jumlahsepeda motor di jalan raya secara perlahan.
“Jumlah kendaraan yang lalu lalang 88 juta sehari, 80 persennya motor. Karena itu, kita mau transportasi publik dulu dioptimalkan, dengan tarif integrasi akan terjangkau, maka motor bisa dikurangi dengan lunak atau soft. Tidak seperti sekarang, terkesan dipaksakan,” ujarnya anggota Komisi B DPRD DKI itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)