Senin, 11 November 2024 – 19:31 WIB
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan penjabat (Pj) kepala daerah dan Kemendagri terkait kesiapan Pilkada 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (!1/11/2024). (Foto: Inilah.com/ Vonita B)
Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pj Gubernur Jawa Tengah, serta Pj Bupati/Walikota se-Jawa Tengah untuk membahas persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak 2024.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus menyinggung berbagai pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, aparat keamanan hingga pemerintah desa dalam proses Pilkada 2024.
“Peradaban politik kita turun karena institusi lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui Undang-Undang dan regulasi untuk menjadi institusi yang jaga harkat martabat demokrasi justru bagian dari pembegalan demokrasi,” kata Deddy di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Dedi menyebut, PDIP sendiri telah melaporkan 19 kasus pelanggaran ASN kepada Bawaslu. Bahkan, Ia mengklaim pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN, aparat penegak hukum maupun pejabat desa mencapai 129 pelanggaran. Ia memastikan jika pihaknya bukan takut calon yang diusung PDIP kalah.
Advertisement
“Yang kami takutkan adalah negara ini rusak karena mereka yang seharusnya menjalankan aturan membuang aturan itu ke tempat sampah, institusi yang harusnya menjaga adab demokrasi justru jadi preman, apa yang mau kita wariskan,” ucap Deddy.
Deddy mewanti-wanti hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah jika tindakan sewenang-wenang ini dilakukan secara berkelanjutan.
“Kalau semua yang merasa terluka merasa dizalimi dalam pilkada ini pasti menghasilkan ledakan-ledakan sosial pak, apa itu yang kita mau pak? Jangan dikira ini pendek pak dampaknya pak,” ujar Deddy.
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan temuan dugaan cawe-cawe bekas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada 2024. Salah satu temuan itu dugaan keterlibatan sejumlah kepala kepolisian daerah (Kapolda) seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa Timur yang cawe-cawe dalam proses Pilkada 2024.
Karena itu, kata Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mencopot sejumlah Kapolda yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024.
“Kami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo. Begitu pun calon gubernurnya Ahmad Luthfi pernah jadi Kapolres Solo. Kami bahkan temukan anggota polisi di Boyolali terbukti cawe-cawe dalam Pilkada 2024,” kata Ronny dalam diskusi bertajuk “Demokrasi yang Tergerus Pasca-Reformasi 98, Residu Rezim Jokowi Cawe-cawe MK, Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024” di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Lebih lanjut Ronny menyebut pihaknya juga menemukan pola lainnya seperti tindakan pengerahan aparat penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN) hingga intervensi kepada para kepala desa di sejumlah daerah.
“Tren tidak berhenti hanya di pilpres, tapi juga cawe-cawe Jokowi ini perannya sangat terlihat di pilkada,” kata Ronny.
Ronny juga memastikan temuan-temuan kecurangan tersebut telah diproses Bawaslu Jawa Tengah dengan merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. Namun, dari laporan tersebut sampai kini belum ada sanksi yang tegas terhadap ASN yang terlibat.