Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB Pemerintah Kota Semarang telah mencapai Rp628 miliar dari target Rp619 miliar atau mencapai 101,53 persen per 20 Desember 2023.
Pencapaian yang melampaui target ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi pendapatan daerah khususnya, salah satunya dilakukan dengan mendorong peningkatan pembayaran pajak oleh masyarakat. Bapenda Kota Semarang juga aktif melakukan inovasi hingga koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.
Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengapresiasi peran petugas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di kecamatan dan kelurahan atas keberhasilan pemerintah kota Semarang dalam merealisasi penerimaan PBB tahun 2023 tersebut.
Dirinya menilai, para petugas di kecamatan dan kelurahan telah berhasil sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Semarang dalam upaya mensosialisasikan program kebijakan PPB sehingga dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, realisasi (PBB) telah melebihi 100 persen. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja samanya yang ditunjukkan kawan-kawan petugas di Kecamatan dan Kelurahan, bahwa dengan keberadaan panjenengan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Semarang, program kebijakan khususnya PBB dapat tersampaikan kepada masyarakat di wilayah, sehingga akhirnya realisasi PBB dapat tercapai melebihi 100 persen,” kata Iswar, Jumat (22/12/2023) seperti mengutip dari inilahjateng.com.
Bercermin dari perolehan tersebut, dirinya berharap pada tahun 2024 pemerintah Kota Semarang kembali dapat melebihi target tidak hanya perihal Program kebijakan PBB tetapi juga PTSL, dan juga pajak kendaraan bermotor.
“Di tahun 2024 nanti, mohon kerja samanya yang solid dalam pelaksanaan target pajak daerah. Karena selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kita harus sengkuyung bareng perihal pencapaian target BPHTB terutama PTSL dan Pajak Kendaraan Bermotor, untuk mewujudkan kota Semarang semakin hebat,” jelasnya.
Keberhasilan pemerintah kota Semarang dalam Program Kebijakan PBB tersebut merupakan hasil dari implementasi adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut, pemerintah kota Semarang juga kembali berkomitmen untuk terus melaksanakan amanat undang-undang tersebut secara efektif di tahun 2024 mendatang.