Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang digelar pada Selasa (23/7) malam. Salah satu rekomendasinya, adalah mendorong pemerintah untuk melakukan revisi paket UU Politik.
“Yang jelas rekomendasi eksternal mukernas PKB mendorong revisi paket undang-undang politik. Nanti rincinya pak Huda yang akan menjelaskan,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).
Wakil Sekjen Syaiful Huda menjelaskan, PKB meminta pemerintah selanjutnya berkenan melakukan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu, terkait pemisahan gelaran Pileg dan Pilpres.
“Tadi disampaikan oleh Pak Jazil menyangkut soal usulan PKB untuk mendorong revisi paket UU Politik isinya salah satunya adalah mendorong supaya pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang,” ucap Syaiful.
PKB memandang, langkah ini perlu dilakukan demi menghormati kedaulatan rakyat untuk memilih calon presiden maupun calon anggota legislatif secara seksama.
Selain itu, ia menambahkan, hasil Mukernas juga memutuskan bahwa PKB sepakat mengutuk aksi pendudukan Israel ke Palestina.
PKB juga meminta pemerintah mengambil sikap lebih keras dan lebih tegas lagi terhadap Zionis Israel, atas pembantaian warga Palestina di jalur Gaza.
“Yang sudah jelas diputuskan bersalah oleh Mahkamah Internasional. Hingga hari ke-291 agresi Israel ke Palestina sebanyak lebih dari 39 ribu warga tewas, dan 95 ribu lainnya mengalami luka-luka,” ujarnya menambahkan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)