Mencuatnya kasus tes COVID-19 PCR yang diduga melibatkan sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan relawan geram dan mendesak orang-orang yang terlibat untuk mundur dari jabatannya.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer yang mengaku kesal dengan perilaku orang-orang yang ada di sekeliling Jokowi. Padahal sejak awal mereka sama-sama berjuang memenangkan Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia.
“Iya kita berjuang sama-sama agar pemerintahan Jokowi bisa mensejahterakan rakyat,” ujarnya kepada Inilah.com, Senin (8/11/2021).
Sejatinya, protes terhadap kejahatan orang-orang di sekeliling Jokowi telah dilakukan sejak lama, namun apa yang disampaikan teralihkan dengan ancaman COVID-19 pada 2020 lalu. Terlebih lagi dengan banyaknya korban COVID-19 di berbagai wilayah, serta penuhnya rumah sakit.
Karena itu ia harus menghentikan kegiatan para menteri Jokowi yang dinilai bertolak belakang dengan visi misi terdahulu mendukung Jokowi. Salah satu nama menteri yang diduga terlibat adalah Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut yang dahulu menjadi tim sukses calon presiden (capres) Jokowi itu dikabarkan memiliki saham tak langsung di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyediaan tes PCR. Ia menanam saham di PT GSI melalui dua perusahaannya, PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Diketahui, kasus PCR yang sebelumnya dibanderol hingga jutaan rupiah, kini harganya tak boleh lebih dari Rp275.000. “Satu setengah tahun lalu harga PCR mahal, bahkan pernah di atas Rp1,2 juta di awal pandemi. Sekarang terbongkar semua, ada kongsi pengusaha dan politisi cari cuan,” tegasnya.
Dirinya menyayangkan apa yang telah dilakukan orang-orang yang di sekeliling Jokowi yang dinilainya hanya memanfaatkan fasilitas kekuasaannya. Namun ia mempercayai bahwa Jokowi memiliki pertimbangan lain untuk mengatasi hal ini.
“Anggaran COVID-19 ternyata hanya buat melanggengkan pesta pora mereka, ini pesta pora, bukan bisnis, makanya harus kita akhiri,” tandasnya.
Sebelumnya pemberitaan soal tiga pejabat tinggi negara yang berbinis PCR, pernah diungkap mantan Direktur Yayasan LBH Indonesia, Agustinus Edy Kristianto. Melalui akun Facebook-nya, Agustinus mengkritisi tiga kementerian. Ketiganya, menurut Agustinus, diduga terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Di mana, salah satu unit usaha PT GSI adalah GSI Lab yang menyediakan layanan tes COVID-19. Mulai PCR Swab Sameday (Rp275.000), Swab Antigen (Rp95.000), PCR Kumur (Rp495.000), S-RBD Quantitative Antibody (Rp249.000).
Dalam situs resminya, GSI Lab mengklaim memiliki 1.000+ klien korporat, melaksanakan 700.000+ tes, menyalurkan 5.000+ tes gratis, dan donasi total Rp4,4 miliar.
Menurut Agustinus, ketiga pejabat negara itu, adalah pemutus kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Di tangan mereka-lah aturan wajib PCR dikendalikan. “Dia yang membuat kebijakan sebagai pemerintah, dia juga yang jualan barangnya!” tulis Agustinus.
Mengenai keabsahan data ini, Agustinus sesumbar pegang data. “Saya pegang salinan Akta PT Genomik Solidaritas Indonesia No 23 tanggal 30 September 2021. Notarisnya berkedudukan di Kabupaten Bekasi. PT itu dibuat April 2020, sebulan setelah kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Modal dasar: Rp4 miliar (1 juta/lembar saham, 4.000 saham); Modal disetor: Rp2,96 miliar (1 juta/lembar saham, 2.969 saham),” ungkapnya.
Lebih dahsyat lagi, Agustinus membeberkan sejumlah perusahaan yang menjadi pemegang saham di GSI. Diantaranya adalah Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar); Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar); Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar); PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar); PT Modal Ventura YCAB (242 lembar); PT Perdana Multi Kasih (242 lembar); PT Toba Bumi Energi (242 lembar); PT Toba Sejahtra (242 lembar); dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)