“Reshuffle” Potensi Ganggu Penjajakan Koalisi Perubahan

Rencana Presiden Jokowi merombak kabinet (reshuffle) potensi mengganggu penjajakan Koalisi Perubahan yang sedang dijajaki Partai NasDem, Demokrat dan PKS. Pasalnya, terdapat satu hingga dua kursi yang bisa ditawarkan kepada parpol di dalam maupun di luar pemerintahan. Partai Demokrat bahkan bisa dirayu untuk gabung kabinet mengambil slot kursi dari NasDem.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai potensi tersebut terbuka. Jokowi dianggap bakal cermat memberikan kursi kosong setelah mendepak wakil NasDem untuk parpol lain.

“Tentu partai-partai koalisi berminat sangat untuk dapat satu atau dua kursi lagi. Tapi, saya kira Pak Jokowi tidak sepenuhnya akan mengabulkan hal itu. Besar kemungkinan akan diserahkan ke partai baru yang akan gabung,” kata Ray, di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Menurutnya wajar apabila kursi NasDem diperebutkan parpol-parpol. Banyak parpol pasti tergiur untuk menempatkan kader terbaiknya menjabat mentan, menhut maupun menkominfo.

Pada saat bersamaan, sulit pula bagi Demokrat untuk menolak apabila mendapatkan tawaran menggiurkan itu. Apalagi Demokrat tidak mendapat kepastian sang ketum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diterima menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan, dalam perahu Koalisi Perubahan.

“Lambannya koalisi perubahan menerima proposal PD untuk menetapkan AHY sebagai cawapres Anies akan jadi salah satu pertimbangan utama PD masuk ke dalam pemerintahan,” tutur Ray.

Atas dasar ini Ray mendorong agar Koalisi Perubahan untuk segera mengambil sikap. Menerima proposal Demokrat mendorong AHY menjadi cawapres atau kehilangan mitra koalisi yang potensi bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu dengan hadiah kursi kabinet.

“Dengan tawaran dua kursi menteri, tentu bukanlah tawaran ecek-ecek. Mengingat tak ada satupun teman koalisi awal Pak Jokowo yang mendapatkan lebih dari 4 kursi. Mendapatkan dua kursi itu sudah tentu barang mewah. Sekalipun hal itu berada di ujung kekuasaan,” ujar Ray.