Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakini bisa menangkal kecurangan dalam Pemilu 2024. Hal ini seiring jurus yang mereka siapkan apabila terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi tersebut.
“Kami sebagai penyelenggara pemilu memastikan bahwa proses penyelenggaran pemilu atau khususnya proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara akan secara terbuka,” kata Komisioner KPU Idham Holik, Sabtu (17/9/2022).
Idham sekaligus merespons pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan akan “turun gunung” lantaran mengetahui Pemilu 2024 akan diwarnai kecurangan.
Lebih lanjut, Idham mengemukakan, KPU akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi yang pernah digunakan pada Pilkada Serentak 2020. Sehingga, kecurangan dapat dicegah.
“Ke depan kami akan menggunakan teknologi menggunakan internet yang akan kami perkenalkan ke publik. Sistem informasi rekapitulasi yang pernah digunakan pada pemilihan (kepala daerah) serentak pada tahun 2020,” terang Idham.
Sejatinya, ujar Idham menambahkan, KPU merujuk data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyikapi soal kecurangan dalam Pemilu. Menurut dia, berdasarkan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu menyatakan tidak terjadi kecurangan. Namun, hanya pelanggaran.
“Bicara tentang electoral fraud atau kecurangan dalam pemilu, kami tentunya kami merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Bawaslu pada saat pemilu serentak kemarin (Pemilu 2019). Bawaslu tidak mengatakan demikian (kecurangan). Kalau terjadi pelanggaran mungkin iya, dan itu pun tidak masif ya,” tegas Idham.
Perlu Disikapi Serius
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai, kekawathiran SBY terkait akan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 perlu disikapi serius oleh KPU. Sebab, ia meyakini seorang SBY tidak akan bicara tanpa berdasarkan data.
“Kalau beliau mengatakan itu artinya seorang SBY tidak mungkin bicara tanpa data ya,” terang Hendri.
Sebelumnya, mantan Presiden SBY dalam Rapimnas Partai Demokrat menyebutkan, dirinya menerima informasi Pemilu 2024 akan diatur sehingga tidak jujur dan adil.
“Para kader mengapa saya harus “turun gunung” menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka. Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” ujar SBY.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)