Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) berencana membuat program pemberdayaan rukun warga (RW) untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Nantinya setiap RW akan mendapatkan anggaran dari pemerintah provinsi.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai sulit bagi RK dan Suswono untuk menjalankan program tersebut dalam jangka waktu lima tahun. Sebab, Jakarta kini bukan ibu kota lagi, tentu APBD tidak sebanyak saat masih menyandang status tersebut.
“Menurut saya memang secara ideal ya dilaksanakannya sulit dan butuh anggaran juga kan lalu anggarannya Jakarta sudah enggak sebesar dulu pada saat masih ibu kota. Ini kan bukan ibu kota lagi sudah aglomerasi ya,” ujar Trubus kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Trubus menjelaskan, sumber pendanaan lain pun sulit dicari, karena sudah tidak banyak lagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Jakarta.
“Saya khawatir ini tidak akan jalan karena anggarannya ini, kemudian perusahaan-perusahaan juga udah enggak banyak lagi di sini karena bukan ibu kota lagi. Ini kan harus kerja sama dengan pihak ketiga kalau cuma andalkan APBD juga ini sulit untuk jangka waktu 5 tahun,” kata dia.
Trubus meminta RK realisitis jangan mengumbar janji manis. Ia pun menyinggung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada kontestasi Pilkada Jakarta 2017, pernah berjanji memberikan dana Rp1 miliar per tahun untuk setiap RW.
“Dulu pernah disinggung waktu kampanyenya Pak AHY, 1 RW Rp1 miliar. Jadi itu juga akhirnya enggak realistis juga pada akhirnya. Sama dengan program rumah DP 0 rupiah,” ucapnya.
Dia pun memberikan contoh keberhasilan gubernur Jakarta, salah satunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap telah berhasil membenahi Jakarta.
“Jadi saya kira kebijakan itu saya sarankan implemental saja, yang sudah ada diteruskan saja dengan kapasitas anggaran dan sumber daya lain yang ada. Saya setuju soal program yang ditawarkan tapi menurut saya harus realistis jangan kemudian muluk-muluk seperti yang dulu. Kayak Pak Ahok progamnya jelas seperti memindahkan, menyelesaikan tentang kalijodo, nah ya diselesaikan itu di kalijodo. Programnya enggak terlalu muluk-muluk,” kata dia menambahkan.
Sebelumnya, RK menyebut pemberdayaan Rukun Warga atau RW menjadi salah satu unsur pembangunan di Jakarta. Melalui program itu, ketua RW akan mendapatkan anggaran agar bekerja dengan inisiatif untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.
RK menyatakan program itu pernah berlangsung saat dirinya memimpin Jawa Barat. Dia menyebut hampir tiga ribu RW bergerak dalam lima tahun.
“Dulu kami punya program memberdayakan RW. RW-nya diberi anggaran. Nanti, Insya Allah juga kami sama, sehingga pembangunan di level RW diberi anggaran dari pemerintah,” tuturnya di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).