Terkait PP No 26 Tahun 2023 yang diteken Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023, membuka lagi ekspor pasir laut, bikin heboh se-Indonesia.
Bahkan, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan ikut menyoroti beleid tersebit. Dia mengkritik keras Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Pemerintah mengizinkan dilakukannya ekspor pasir laut.
“Kami berharap, keputusan ini dapat ditinjau kembali karena berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Akibatnya bisa berdampak lebih luas terhadap banyak sektor,” ungkap Syarief, Jakarta, dikutip Senin (29/5/2023).
Dia melanjutkan, perubahan iklim akan diperparah dengan kebijakan tersebut. Menurut dia, penyedotan pasir laut secara besar-besar dan mengekspor pasir laut bisa semakin memperparah climate change atau perubahan iklim yang sudah di depan mata. “Ini sungguh sangat berbahaya,” kata Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi. Di berbagai forum internasional, Jokowi selalu menyuarakan soal perubahan iklim yang menjadi ancaman besar terhadap pembangunan global. “Namun, nyatanya Presiden Jokowi meneken peraturan yang memperparah perubahan iklim,” tutur dia.
Dia memaparkan bahaya penambangan pasir laut. Dia mengatakan penambangan pasir laut, termasuk untuk tujuan ekspor dapat menyebabkan peningkatan abrasi dan erosi pesisir pantai.
Pemerintah, kata dia, untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dan menggunakan kekayaan alam dengan tetap memperhatikan lingkungan. “Kebijakan ekspor pasir laut menunjukkan ketidakpedulian Pemerintah terhadap kondisi lingkungan,” katanya.
Senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan potensi kerusakan jangka panjang. Ekspor pasir laut akan menimbulkan kerusakan alam. “Pengerukan pasir laut yang berlebihan juga menyebabkan hilang, rusak, atau berpindahnya spesies yang ada di laut dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya yang menggantungkan kehidupannya di laut,” kata mantan Menteri Koperasi dan UKM era SBY itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)