Terkait ‘ndelosornya’ nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$) hingga ke posisi Rp16.300/US$ pada penutupan perdagangan Kamis (25/7/2024), ada sentimen negatif yang dipantik faktor internal. Apa itu?
Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi menyebut faktor internal yang menimbulkan sentimen negatif terkait semakin menggunungnya warisan utang yang bakal disangga pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Khususnya beban utang jatuh tempo pada 2025 hingga 2029 yang mencapai Rp3.748,2 triliun. Di mana, profil utang jatuh tempo pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp3.245,3 triliun (2025-2029). Sementara utang jatuh tempo non-SBN angkanya mencapai Rp502,9 triliun.
“Untuk itu, pemerintah selanjutnya harus lebih berhati-hati, karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah,” tutur Ibrahim, Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Memang betul jika dibilang, kondisi utang pemerintah saat ini, masih di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam UU No 17/2023 tentang Keuangan Negara. Di mana, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) haruslah di bawah 60 persen, serta defisit harus kurang dari 3 persen PDB.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun hingga Mei 2024. Sehingga, rasio utang terhadap PDB sebesar 38,71 persen.
Namun jika mengacu kepada standar Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), utang pemerintah Indonesia jelas-jelas sudah keluar dari zona aman. Karena, IMF menetapkan perbandingan utang sebuah negara dengan pendapatannya, haruslah berada di rentang 90 persen hingga 150 persen.
“Nyatanya, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan mencapai 300 persen per 31 Mei 2024. Naik dari posisi 292,6 persen pada akhir Desember 2024,” pungkas Ibrahim.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)