Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko, membeberkan alasan di balik pencopotan Bayu Krisnamurthi, sebagai Dirut Perum Bulog.
“Kita karena memang ada perubahan fungsi ke depan Bulog. Jadi perlu ada alignment dari sisi kelembagaan ke depan. Dan, Pak Wahyu ditugaskan ke sana (Perum Bulog). Pak Wahyu pernah di Bulog juga sebelumnya,” ucap Tiko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Meski begitu, ia mengaku belum ada pola tertentu yang akan diterapkan di Perum Bulog, pasca pergantian puncak pimpinan ini. “Belum, belum, ini lagi digagas pola seperti apa kelembagaannya lagi digagas. Tapi pak Wahyu memang orang lama Bulog yang sudah berpengalaman di Bulog,” tandasnya.
Pada Senin (9/9/2024), Kementerian BUMN tiba-tiba melakukan perombakan di Perum Bulog. Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi digantikan Wahyu Suparyono.
Selain itu, pemerintah juga menunjuk Marga Taufik sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut), dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital. “Betul sore (Senin) pukul 17.00 WIB,” kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso.
Mengingatkan saja, Bayu menjabat Dirut Perum Bulog sejak Desember 2023. Dia menggantikan Budi Waseso melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.
Di sisi lain, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, selain mencopot Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, pemerintah perlu mengganti Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.
“Karena, Dirut Bulog dan Bapanas itu satu paket. Dan secara kinerja, keduanya sama-sama tidak bagus. Bahkan sering mengundang kegaduhan, mulai kasus demurrage atau denda kontainer berisi beras impor, hingga anggaran perjalanan dinas Bapanas yang dipersoalkan BPK. Saya kira layak diganti juga Kepala Bapanas itu,” kata Trubus saat dihubungi, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Trubus benar. Dalam kasus demurrage yang diduga merugikan negara Rp294,5 miliar itu, menyeret Perum Bulog dan Bapbayu krisnamurthianas. Saat Bayu dan Arief menahkodai Perum Bulog dan Bapanas, angka impor beras juga cukup ugal-ugalan.
Sehingga wajar jika publik semakin yakin bahwa kebijakan impor yang merupakan kolaborasi dari keduanya, melahirkan cuan yang luar biasa. “Saya kira, kasus demurrage membuka mata publik, betapa besarnya cuan dari impor beras,” ungkapnya.