Tak ada angin apalagi hujan, sejumlah pabrikan motor listrik (molis) mendatangi Komisi VII DPR. Ternyata mereka meminta DPR, memperjuangkan berlanjutnya program subsidi pembelian molis sebesar Rp7 juta per unit.
Wakil Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Wilson Teoh sangat berharap, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan program subsidi molis.
“Terkait dengan dukungan pemerintah selama ini kami sangat apresiasi sekali karena hasilnya itu memang sangat bagus,” kata Wilson di ruang Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).
Wilson mengatakan, adanya subsidi dari pemerintah, industri motor listrik (molis) bisa berkembang. Populasi molis berkembang pesat dalam waktu cepat. Saat ini, jumlah molis yang mengaspal di jalangan baru 0,5 persen dari total motor konvensional di Indonesia. “Sehingga ke depannya, kami mengharapkan bantuan pemerintah ini (subsidi). Pemerintahan baru bisa melanjutkan hingga tahun berikutnya,” ucapnya.
Pada 2023 dan 2024, kata dia, industri molis di Indonesia bisa berlari cepat. Semuanya berkat bantuan pemerintah bernama subsidi.
Saat ini, jumlah molis di Indonesia mencapai 130.000 unit, didorong ditetapkannya peraturan presiden (perpres) tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada 2019. “Jadi ini adalah prestasi yang sangat luar biasa sekali dalam waktu 4 tahun, kami bisa (produksi) 130.000 unit motor listri. Kini sudah beredar di jalanan,” ungkapnya.
Selama ini, lanjut Wilson, program percepatan KBLBB yang paling efektif adalah subsidi pembelian senilai Rp7 juta. Program ini dicetuskan mulai Maret 2023. Untuk itu, dia berharap DPR ikut memperjuangka program subsidi pembelian molis bisa diperpanjang.
Dia mengakui, subsidi pembelian molis sebesar Rp7 juta, sangat membantu. Porsinya 30 sampai 40 persen dari harga seunit molis. “Sehingga bagi konsumen mereka itu memilih sepeda motor listrik yang dinilai produknya masih baru yaitu sangat-sangat terbantu sekali,” tuturnya.
Ada kejadian menarik saat Aismoli audiensi dengan Komisi VII DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ketika akan membuka acara, Dasco tak melihat adanya palu. Padahal, palu harus berada di samping pimpinan sidang atau rapat.
“Kami membuka rapat ini dan kami nyatakan rapat ini…..Lho, palunya mana ya?” tanya Dasco.
Beberapa saat dicari, tak ditemukan juga. Menyingkat waktu, Dasco membuka audiensi dengan mengetokkan tangannya ke meja. Kencang juga suaranya: tok…tok.