News

SBY Ungkap Ada Menteri Jokowi Ajak Bentuk Koalisi Baru, Maksudnya Airlangga?

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bahwa pihaknya saat ini tengah dilobi untuk membentuk koalisi baru oleh salah satu menteri di kabinet Indonesia Maju saat ini.

Menurutnya, ini menjadi salah satu bentuk manifestasi pihaknya ketika hal tak terduga seperti ini terjadi. “Seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak koalisi yang baru,” kata SBY saat memimpin Rapat Majelis Tinggi Demokrat, Jumat (1/9/2023).

SBY menjelaskan bahwa menteri tersebut mengaku akan menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membentuk manuver baru dalam menghadapi Pilpres 2024.

Wacana ini, tutur SBY, juga dipertegas oleh menteri tersebut, tambahnya, dengan sudah diketahui oleh orang yang sering kali dipanggil ‘Pak Lurah’ atau Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). “Ini sudah sepengetahuan Pak Lurah, kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, kata-kata yang bersangkutan,” ujarnya.

SBY lantas menyebut bahwa adanya wacana tersebut bukan hanya sekedar menjadi informasi, namun sudah ada yang nyatanya menjadi fakta. Ia pun menyebut bahwa pihaknya mulai tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi manuver, koalisi bahkan hingga pasangan capres dan cawapres yang kedepan akan terjadi. “Katanya ada mastermind-nya, saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya, ada persengkongkolan untuk mengeksekusinya untuk menjalankan, informasinya,” ujarnya.

Menerka-nerka sosok menteri yang disinggung SBY, kuat dugaan mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (AH). Sebab Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan AH sudah pernah bertemu beberapa waktu lalu.

Pertemuan yang berlangsung pada Mei 2023 silam, sempat memunculkan wacana duet AH-AHY untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Duet ini bukan hal yang mustahil terwujud mengingat Golkar memiliki 12,31 persen, sementara Demokrat 7,77 persen, secara syarat kedua partai ini sudah memenuhi syarat Presidential Threshold (PT).

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button