Massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan yang menggelar aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, akhirnya tarik mundur dari Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis malam (26/12/2024).
Pantauan inilah.com, mereka membubarkan diri sekitar pukul 18.50 WIB, berjalan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebelum bubar, sempat terjadi adu mulut hingga aksi dorongan-dorongan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Keributan itu langsung dicegah oleh beberapa aparat kepolisian dan mahasiswa lainnya.
Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana, serta lalu lintas dari Bundaran Patung Kuda ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan, kembali normal.
Dalam aksi demo ini, massa mendesak Pemerintahan Prabowo Subianto membatalkan rencana pemberlakuan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025. Alasannya, kenaikan PPN 12 persen sangat tidak adil bagi rakyat. Menambah beban hidup kelas menengah ke bawah yang perekonomiannya memburuk. “Kita semakin yakin negeri ini hanya mementingkan kepentingan para elite bukan kepentingan rakyat Indonesia,” ucap salah satu orator.
Kebijakan pemerintah menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dirasa kurang tepat karena akan menyasar rakyat kelas menengah dan bawah. Padahal jika pemerintah mau, dengan memajaki orang kaya, akan lebih menguntungkan negara.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diterapkan awal Januari mendatang.
Dia mengatakan langkah itu tidak tepat jika berkaca dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, saat ini.
Menurut Nailul, pemerintah hanya mau mudahnya saja. Jalan pintas tak berkeringat dengan mendorong pajak tinggi yang mencekik kehidupan rakyat kecil. Padahal, masih banyak cara yang bisa dilakukan tanpa harus membebani rakyat kecil. Misalnya dengan menaikkan pajak tambang yang menurutnya belum optimal.
“Pajak tambang itu cukup besar dan memang belum optimal. Share sektor tambang terhadap PDB itu besar, tapi share pajak dari tambang terhadap penerimaan pajak total itu kecil. Artinya ini bisa ditingkatkan,” kata Nailul di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).