Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Khoirudin, menyebut pihaknya masih mengkaji terkait usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Dia menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Terlebih, menurutnya, PKS dalam beberapa kasus tidak mendapatkan kursi di sejumlah daerah.
“Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya. Nanti kita akan sampaikan secara resmi press release dari DPP PKS,” kata Khoirudin di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
Khoirudin mengatakan, semua calon punya kesempatan yang sama untuk terpilih jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, termasuk calon-calon yang berasal dari partai kecil.
“Dan PKS diuntungkan banyak calon dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53. Itu plusnya, tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus minusnya. Nanti resminya DPP akan menyampaikan press releasenya,” ucap Khoirudin.
Lebih lanjut, ia berharap apapun keputusan terkait pemilihan kepala daerah nanti adalah yang terbaik untuk rakyat.
“Kalau memang terbaiknya nanti adalah sudah dipilih oleh DPRD, melihat situasi terkini, high cost dalam pelaksanaan pilkada, kita coba nanti lihat,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo, Kamis (12/12/2024).
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Dari sisi DPR, hal serupa sempat disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid yang mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung karena berbiaya mahal.
Menurut dia, tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada Pilkada 2024. Misalnya, Pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 triliun untuk Pilkada Jawa Barat saja, belum lagi ditambah biaya pemilihan gubernur di wilayah lainnya.
“Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” kata Jazilul.