Sebut Utang Indonesia Masih Aman, Menko Luhut ‘Ngelantur’

Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Panjaitan menyebut utang pemerintah masih aman, lantaran rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 41 persen. Ini ngelantur.

Kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (8/8/), ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra mempertanyakan landasan ekonomi dari pernyataan Menko Luhut itu.

Kata Gede, rasio utang terhadap PDB, belum bisa dijadikan patokan aman atau tidaknya suatu negara dari himpitan utang. “Saya kira enggak pas itu pernyataan Pak Luhut. Taruhkan rasio utang terhadap PDB Indonesia itu 41 persen. Nah, sekarang berapa rasio pajak terhadap kita. Kedua variabel itu bandingkan, baru ketahuan aman tidaknya suatu negara dari beban utang,” ungkap Gede.

Tahun lalu, lanjut Gede, rasio pajak terhadap PDB Indonesia mencapai 9,11 persen. Artinya, rasio utang 4 kali dari rasio pajak ketimbang rasio utang. “Kalau empat kali ini sudah tidak sehat. Yang aman kalau 2,5 atau 3 kali. Artinya, seluruh duit pajak kita untuk bayar utang,” ungkapnya.

Selain itu, Gede mempertanyakan sejumlah proyek bermasalah yang dibiayai dana utangan. Sebut saja proyek kereta cepat China atau Bandara Kertajati. “Apakah proyek kereta cepat China atau Bandara Kertajati itu termasuk sektor produktif? Bandara Kertajati sepi, bahkan disebut proyek mubazir. Proyek kereta cepat China banyak masalah, biayanya bengkak terus. Jadi, silahkah publik menilai,” tuturnya.

Sebelumnya, Menko Luhut mengklaim, posisi utang pemerintah masih aman hingga akhir semester I-2022. Mengutip dokumen APBN Kita, utang pemerintah mencapai Rp 7.123,62 triliun di akhir Juni 2022.

Menko Luhut menerangkan, posisi utang pemerintah berkisar 41 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. “Tingkat utang pemerintah Indonesia jauh lebih aman dibandingkan negara-negara di dunia. Betul Rp7000 triliun, tapi kita bandingkan itu hanya 41 persen dari PDB,” ujar Menko Luhut dalam acara silahturahmi nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (Ppad) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/8/2022).

Menko Luhut menambahkan, utang pemerintah tersebut juga bukan merupakan uang hilang. Mengingat, dana utang digunakan untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek strategis. Dengan kata lain, duit utangan itu digunakan untuk sektor produktif. “Angka (utang) itu jumlahnya dibayar oleh proyek-proyek yang bagus, bukan uang yang hilang, semua di bayar pembangunan,” bebernya.

Saat ini, kata dia, porsi kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) juga terus mengalami penyusutan. Yakni, dari 41,3 persen menjadi 16,1 persen. “Sehingga ketika ada masalah ekonomi dunia, kita bisa memelihara rupiah berkisar Rp 14.000 sekian terhadap dolar AS,” tandasnya.