Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai politik dinasti dalam sebuah pertarungan politik seperti Pilkada 2024 bukanlah sebuah masalah, asalkan melewati proses politik yang adil dan memiliki potensi serta prestasi untuk memimpin suatu daerah.
“Sehingga ya politik dinasti harus dimaknai sepanjang memang prestasi dan mempunyai kelebihan-kelebihan politis dan sosial lainnya ya itu enggak ada masalah,” ucap Kaka kepada Inilah.com, Senin (15/7/2024).
Sebaliknya, ia mengaku khawatir dengan politik dinasti yang dilakukan dengan cara nepotisme. Sebab, hal itu menunjukan adanya ketidakadilan bagi seseorang yang ingin maju menjadi kepala daerah.
“Jadi buruk karena memang berkelindan dengan nepotisme juga dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan bisa juga berkelindan dengan proses pemilu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kaka mencontohkan beberapa daerah yang disinyalir adanya politik dinasti. Seperti, mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang kemudian istrinya, meski sudah berpisah, ikut maju berkontetasi.
Begitupun dengan keluarga besar mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang diketahui enam anggota keluarganya lolos dalam Pileg 2024.
“Contoh-contoh itu kalau kita perhatikan trennya akan makin banyak. Karena apa? Terjadi pengumpulan konsentrasi di kelompok orang, itu salah satu gejala yang beriringan dengan politik dinasti,” jelas Kaka.
Dengan begitu, ia menilai adanya perkumpulan kekuasaan di sekelompok orang tertentu menunjukan adanya ketidakadilan bagi warga negara lain yang ingin berkontestasi.