Menanggapi hasil survei yang dirilis Indikator pada Ahad (15/5/2022) kemarin, Partai Demokrat menilai, mestinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi di bawah 40 persen.
“Syukurnya rakyat kita pelupa karenanya tingkat ketidakpuasan (terhadap kinerja Jokowi) masih 58 persen. Jika lebih kritis dan melihat secara makro, saya berkeyakinan tingkat kepuasannya di bawah 40 persen,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada inilah.com, Senin (16/5/2022).
Menurutnya, tingkat kepuasan yang terus menurun merupakan imbas dari ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan sembako. Terutama terkait kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang meroket.
“Jadi bukan persoalan ekspektasi rakyat yang meningkat melainkan kinerja pemerintah yang buruk, malah lebih terbaca (pemerintah) melayani kepentingan oligarki daripada keberpihakan terhadap rakyat,” ujarnya.
Dia mencontohkan kebijakan Jokowi yang melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng yang justru merugikan para petani sawit. Apalagi santer terdengar isu tentang mafia minyak goreng yang turut serta membiayai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Petani yang paling rentan dan rendah daya tahannya yang kemudian menjadi korban dari kebijakan ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami penurunan hingga mencapai angka 58,1 persen pada medio 5-10 Mei 2022.
Semula, pada Desember 2021, Indikator Politik Indonesia juga merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 72 persen. Artinya, hanya selang waktu 5 bulan, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi anjlok. [fad]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)