Gerindra Tolak Dikaitkan dengan Agenda “Reshuffle”

Gerindra tidak mau dikaitkan dengan agenda perombakan kabinet (reshuffle) yang terus bergelinding sekarang ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan pihaknya tidak memiliki kepentingan di balik wacana tersebut.

Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan membenarkan adanya agenda itu. Namun sejauh ini sebatas wacana sehingga menjadi spekulasi liar.

“Kami tidak ingin mencampuri dan tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Dasco juga menegaskan Presiden Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk mendiskusikan rencana reshuffle dengan parpol-parpol yang mendukung pemerintah, tak terkecuali Gerindra. Sebab kewenangan tersebut menjadi prerogatif Jokowi selaku presiden.

“Kita lihat saja, apakah Pak Presiden nanti mau melakukan reshuffle atau enggak, jangan ditanyakan ke Gerindra berkali-kali,” keluhnya.

Presiden Jokowi meniupkan wacana reshuffle sejak akhir 2022 yang lalu. Dalam sejumlah kesempatan dirinya tidak membantah bakal merombak kabinet, namun sejauh ini masih sebatas wacana.

Sewaktu mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023), Jokowi menyebut reshuffle tinggal menunggu waktu. “Ya tunggu saja,” ujarnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan Jokowi ketika disinggung bakal adanya perubahan posisi parpol dalam kabinet “Tunggu saja.”

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, meminta reshuffle tidak menjadi isu politik. Sebaiknya Jokowi tegas saja apabila mau menggunakan hak prerogatifnya itu, tanpa harus menggelindingkan wacana.

“Saya kira reshuffle jangan jadi isu ya. Kalau mau reshuffle ya reshuffle,” katanya.