News

Setelah Gubernur Muncul Usulan Hapus DPRD Provinsi, Cak Imin Cari Sensasi?

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar seolah belum puas membuat gempar lewat usulan penghapusan jabatan gubernur. Kini pria yang akrab disapa Cak Imin, melontarkan usulan untuk turut menghapus DPRD Provinsi.

Cak Imin mengatakan bahwa ketika pemilihan gubernur dihapus, maka jabatan DPRD Provinsi juga secara otomatis ditiadakan. “Otomatis ya, Otomatis DPRD selevel provinsi dihapus,” ungkap Cak Imin saat ditemui acara Ijtima Ulama Nusantara Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (2/2/2023).

Untuk kesekian kalinya, Cak Imin kembali menekankan mengapa perlu jabatan gubernur dihapuskan. Ia menegaskan fungsi pengawasan yang melekat pada jabatan gubernur saat ini, sejatinya bisa diambil alih kewenangannya oleh pihak kementerian, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Tugasnya hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabatan gubernur suatu hari mungkin tidak diperlukan,” jelasnya.

Lebih lanjut dituturkan, jabatan gubernur tersebut, maka nantinya pemerintah pusat akan membentuk sebuah jabatan baru, yang berada di bawah menteri untuk menggantikan fungsi dan kewenangan yang dimiliki gubernur saat ini.

“Dia adalah perwakilan pemerintah pusat, namanya bisa tetap gubernur, bisa jadi nama lain yang menjadi level di bawah menteri. Atau kalau perlu levelnya menteri,”lanjut Cak Imin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi mengatakan Cak Imin kalau berbicara harus menggunakan data, yang disertai parameter atau alat ukur yang jelas dan kredibel.

“Jangan lalu setiap seperti seolah-olah tidak efektif lalu dibubarkan, ya kan. Kalau parameternya tidak efektif. Nah, sekarang parameter tidak efektif itu siapa yang harus, standarnya seperti apa,” kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Ia mengingatkan sebagai ketum partai, Cak Imin harus jadi contoh dalam hal memberikan usul yang bertanggung jawab. Bila usulnya yang tak dilengkapi data itu dikabulkan, bisa berbahaya dan memicu pihak lain mengikuti cara serupa, ketika merasa tidak suka dengan suatu hal. “Lah kalau nanti muncul banyak yang tidak efektif, apa harus dibubarkan semua? Ya Kan, pertanyaannya itu,” kritiknya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button