Mesir dan Yordania menolak pemindahan paksa warga Palestina merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan rencana untuk ‘membersihkan’ Jalur Gaza dan memindahkan penduduknya ke kedua negara Arab tersebut. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga menolak wacana yang sama.
Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan menyatakan dukungan berkelanjutan Kairo terhadap keteguhan rakyat Palestina di tanah mereka. Mesir juga mendesak pelaksanaan solusi dua negara, yang menurut Kairo akan menjadi mustahil jika Palestina diusir dari wilayah mereka.
“Menolak segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut tersebut, baik melalui penyelesaian atau pencaplokan tanah, atau penggusuran penduduk di tanah tersebut melalui pemindahan, mendorong pemindahan atau pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, baik untuk sementara atau jangka panjang,” ujar Kemenlu Mesir.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan, kerajaannya dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. “Penolakan kami terhadap pengusiran warga Palestina tegas dan tidak akan berubah. Yordania untuk warga Yordania dan Palestina untuk warga Palestina,” kata Safadi dalam sebuah pernyataan.
Setelah 15 bulan perang, Trump mengatakan Gaza telah menjadi lokasi pembongkaran dan “ingin Mesir menerima orang, dan saya ingin Yordania menerima.” Pemindahan penduduk Gaza dapat dilakukan sementara atau bisa juga jangka panjang, kata Trump.
Sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023, kedua negara telah memperingatkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga Mesir dan dari Tepi Barat ke Yordania.
Liga Arab menggemakan pernyataan Kairo, dengan mengatakan bahwa pengusiran paksa dan pengusiran orang-orang dari tanah mereka dapat disebut pembersihan etnis. “Upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, baik melalui pemindahan, aneksasi, atau perluasan pemukiman, telah terbukti gagal di masa lalu,” kata blok regional tersebut dalam sebuah pernyataan.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, yang menurut Trump akan diajak bicara, telah berulang kali memperingatkan bahwa pemindahan tersebut bertujuan untuk memberantas perjuangan untuk negara Palestina. Sisi menggambarkan prospek tersebut sebagai “garis merah” yang akan mengancam keamanan nasional Mesir.
Sebelumnya Donald Trump dilaporkan juga mempertimbangkan wacana merelokasi warga Gaza ke Indonesia, sebagai bagian dari rekonstruksi pascaperang. Menurut laporan media Yahudi, Time of Israel, yang dikutip NBC News, tim transisi Donald Trump-JD Vance sedang mengkaji rencana tersebut. Namun, laporan tersebut tidak merinci alasan mengapa Indonesia disebut sebagai salah satu lokasi potensial untuk rencana tersebut.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap wacana relokasi sementara dua juta penduduk Gaza ke Indonesia itu. Dalam pernyataan resminya melalui akun media sosial X, @Kemlu_RI, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca-konflik,” tulis akun resmi tersebut.