Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengumumkan dekrit mengejutkan pada Rabu (27/11/2024) tentang suksesi kepemimpinannya. Dalam dekritnya, Ketua Dewan Nasional Palestina (PNC) Rawhi Fattouh akan bertindak sebagai presiden sementara selama setidaknya 90 hari hingga putaran pemilihan presiden baru diadakan.
Rawhi Fattouh merupakan Ketua PNC saat ini. Ia termasuk anggota lama politikus Palestina, termasuk sebagai anggota Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Namun ia kurang dikenal banyak pengamat di kawasan Timur Tengah. Siapakah Rawhi Fattouh dan mengapa Mahmoud Abbas menunjuknya sebagai calon penggantinya?
Seorang Veteran Fatah
Mengutip laporan The New Arab (TNA), Fattouh lahir pada 1949 di kamp pengungsi Rafah setelah keluarganya diusir dari sebuah desa dekat Asdod selama Nakba 1948, yang sekarang menjadi kota Ashdod Israel. Setelah pendudukan Israel di Jalur Gaza dalam perang 1967, Fattouh melakukan perjalanan ke Yordania tahun berikutnya dan bergabung dengan sayap bersenjata Fatah, pasukan Al-Asifah.
Fattouh menghabiskan sebagian besar di era 1970-an dan 80-an di Suriah, terlibat dalam operasi militer di Suriah pada 1973 dan mengambil sejumlah peran administratif Fatah di negara tersebut. Ia telah menjadi anggota PNC sejak 1983 dan pada 1996, setelah kembali ke Gaza dua tahun sebelumnya, terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif Palestina (PLC) mewakili Fatah untuk distrik Rafah.
Ia juga menjabat juru bicara PLC antara 2004 dan 2006. Selama periode ini, ia sempat memegang posisi presiden sementara Otoritas Palestina setelah wafatnya Yasser Arafat pada 2004, yang berujung pada terpilihnya Mahmoud Abbas.
Ia juga menjabat sebagai menteri pertanian pada 2003, dan di 2006 diangkat sebagai wakil pribadi Abbas. Pada 2008, ia dituduh menyelundupkan 3.000 telepon seluler dari Yordania ke Tepi Barat yang diduduki, meskipun ia membantah melakukan kesalahan apa pun dan menyalahkan sopirnya.
Tekanan AS dan Otoritas Palestina dalam Pengepungan
Menurut sumber yang berbicara kepada situs saudara The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, langkah Abbas menunjuk Fattouh adalah untuk menjegal Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif PLO, memegang kursi jabatan wakil presiden setelah ada spekulasi bahwa ia akan menduduki jabatan itu dan memegang garis suksesi langsung.
Laporan itu juga mengatakan bahwa Abbas telah meminta Komite Sentral Fatah mengusulkan kandidat untuk posisi tersebut, tetapi komite tersebut khawatir hal itu akan menimbulkan pertikaian internal dan menolaknya. Abbas juga menolak melakukan seleksi. Masih menurut laporan itu, AS dan negara-negara Arab telah menekan PA untuk mereformasi diri dan menunjuk penggantinya jika jabatan presiden kosong.
Dinamika serupa mengenai tekanan AS dan ketakutan akan pertikaian internal dilaporkan media Haaretz, yang mengatakan bahwa selain untuk menjegal al-Sheikh, keputusan itu dimaksudkan untuk mencegah anggota senior Fatah Jibril Rajoub dan Mahmoud al-Aloul menjadi penerus.
Namun, laporan itu mencatat bahwa beberapa anggota Fatah khawatir bahwa Abbas dan lingkarannya berupaya mempertahankan kendali mereka atas PA di masa mendatang. Demikian pula, kekhawatiran bahwa lowongan jabatan akan menyebabkan pemaksaan eksternal terhadap seorang pemimpin juga disebutkan oleh sumber yang berbicara kepada publikasi tersebut.
PA saat ini sedang berada di bawah tekanan berat di tengah meningkatnya serangan Israel dan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, serta perangnya di Gaza.
Menteri Keuangan Israel yang berhaluan kanan jauh Bezalel Smotrich telah mengambil sejumlah keputusan yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan PA dalam memerintah Tepi Barat. Ini termasuk menahan pendapatan pajak untuk otoritas tersebut dan berupaya memutus hubungan antara bank-bank Israel dan Palestina. Ia juga baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk mencaplok Tepi Barat pada 2025.