Demi muluskan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), PT Freeport (PTFI/Freeport) menjanjikan setoran untuk pemerintah Indonesia Rp70 triliun. Dibanding 2022, naik Rp15 triliun. ‘Gula-gula’ Freeport.
Tak sedang bercanda, Presiden Direktur Freeport, Tony Wenas menjanjikan Rp70 triliun untuk kas negara. Kontribusi itu sudah termasuk pajak, royalti, dividen dan lain-lain. “Untuk kontribusi ke Indonesia, kita targetkan tahun ini, sekitar 4,7 miliar dolar AS. Atau hampir Rp70 triliun. Termasuk di dalamnya adalah sekitar Rp9 triliun untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika serta kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah,” kata Tony, Senin (11/12/2023).
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengapresiasi operasional PTFI yang telah memasuki era pertambangan bawah tanah.
“Sekarang masuk ke tambang bawah tanah, masuk lagi ke DMLZ dan semuanya tambang bawah tanah. Dengan kapasitas produksi maksimum dari semua tambang bawah tanah (underground) sebesar 240 ribu ton bijih per hari, saat ini PTFI telah mencapai sekitar 213 ribu ton per hari. Dan memang kecepatan Freeport dalam melaksanakan pekerjaan ini patut kita acungkan jempol,” ujar Menteri Arifin.
Dia berharap, dengan perkembangan yang sudah sangat baik tersebut, PTFI tetap berkomitmen menjalankan kewajibannya membangun smelter.
“Ada dua pekerjaan, yang pertama selesai bulan ini penambahan 30% kapasitas smelter pertama (PT Smelting) dan smelter kedua PTFI harus selesai bulan Mei 2024 sehingga semua konsentrat tembaga PTFI dapat diserap di dalam negeri,” tambah Arifin.
Sementara itu, Tony mengeklaim, komitmen PTFI untuk masyarakat sangat besar. Tahun depan, Freeport menargetkan produksi sebanyak 1,7 miliar pound tembaga, dan 1,9 juta ons emas.
Masih kata Tony, Freeport punya concern bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini tampak dari komposisi tenaga kerja Freeport, yang sekitar 40 persen adalah asli Papua.
“Komitmen untuk masyarakat sekitar tentu saja dengan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang sangat masif. Sekitar 1,5 triliun per tahun untuk program kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sebagainya, akan terus dilanjutkan sampai dengan akhir tambang” kata Tony.
Okelah, bos Freeport itu ‘keukeuh’ menyebut Freeport peduli kesejahteraan warga di sekitar tambang. Namun, kenyataannya tidak begitu.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Per Maret 2023, persentasenya mencapai 26,03 persen dari total penduduk Papua. Atau setara dengan 915.150 jiwa.
Kalau dibandingkan Jawa Timur (Jatim), jumlah warga miskin di papua sangat rendah. Di Jatim, jumlah warga duafa mencapai 4 juta orang. Namun persentasenya hanya 10,35 persen dari total. Kabupaten Mimika yang berdekatan dengan Freeport saja, angka kemiskinannya cukup gede. Di atas 19 persen sejak 2021.
Demikian pula provinsi yang kaya kekayaan tambang, persentase rakyat miskinnya cukup mendominasi. Sebut saja Papua Barat 20,49 persen, NTT 19,96 persen, Maluku 16,42 persen.