Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dirinya menggelar simulasi makan siang gratis. Ia menjelaskan, melalui simulasi ini dapat memperlihatkan ‘bolts and nuts’ dari program hingga multiplier effect-nya.
“Dari simulasi ini kita ingin melihat ‘bolts and nuts’ dari program makan siang ini. Mulai dari adanya 3 tipologi sekolah, kemudian juga infrastruktur, plus yang kita ingin lihat itu bagaimana mekanisme atau SOP antara sekolah dan UMKM. Nah, multiplier effect-nya seperti apa,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis (29/2/2024).
Lebih lanjut Airlangga menjelaskan bahwa adanya simulasi program tersebut juga memunculkan kesadaran bahwa literasi gizi menjadi penting karena tujuan utama program makan siang di sekolah yakni untuk gizi anak-anak yang lebih baik.
“Dari simulasi ini bisa dilihat berapa biaya yang pas, dan menu apa saja yang disediakan, jenis protein apa saja yang bisa digunakan. Berbagai protein dicoba. Ketahanan pangan lokal juga menjadi penting sehingga asupan yang tersedia merupakan asupan yang berasal dari lokal,” ujar Airlangga.
Diketahui, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terpilih sebagai daerah percontohan untuk implementasi program makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP di seluruh Indonesia.
Pemilihan lokasi ini sebagai pilot project karena keberagaman tipologi sekolah yang ada, meliputi area perkotaan, pedesaan, dan pesisir. “Kabupaten Tangerang menyiapkan tiga tipe sekolah untuk menerapkan program ini, yang mewakili kondisi beragam di Indonesia,” kata Airlangga.
Program ini diharapkan dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia setelah evaluasi dan penyesuaian berdasarkan hasil penerapan di Kabupaten Tangerang.
Ia juga mengatakan, program makan siang gratis ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tapi juga mendukung ketahanan pangan lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyediakan makanan bergizi.
Pembahasan mengenai skema anggaran dan implementasi program makan siang gratis ini masih berlangsung dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. “Kami masih dalam proses pembahasan di rapat kabinet dan belum mengambil keputusan lebih lanjut,” ungkap Airlangga.