Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyindir obral remisi yang diberikan kepada 20 lebih napi korupsi hingga kompak bebas bersyarat beberapa waktu lalu.
Ghufron menilai, UU Pemasyarakatan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat seakan melupakan perbuatan koruptor yang merugikan negara hingga masyarakat Indonesia.
“Kan tidak logis kalau kemudian remisinya seakan-akan hanya remisi dalam perspektif masa pembinaan di Lapas saja. Apalagi kemudian misalnya, dianggap sudah memiliki kontribusi bagi negara dan kemanusiaan ketika sudah donor darah, kemudian pandai membatik dan lain-lain,” kata Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2022) kemarin.
Padahal kata Ghufron, perilaku para koruptor pada saat proses penyelidikan, penyidikan, hingga peradilan merugikan uang rakyat dan kepentingan orang banyak.
“Maka kemudian kalau dikonversi, hanya dengan donor darah, itu kan sangat tidak proporsional. Jadi remisi maupun Pembebasan Bersyarat itu hak yang diberikan di Pasal 10 UU Pemasyarakatan. Tetapi pelaksanaannya harus proporsional,” tegas Ghufron.
Ghufron pun menyinggung serta mempertahankan keterbukaan pihak Ditjen Pemasyarakatan terkait dibebaskannya narapidana koruptor.
“Itu lah kemudian kami berharap ada proposionalitas, dan ada keterbukaan. Karena proses peradilan pidana terbuka. Di sidang semuanya terbuka. Kok kemudian proses pemberian remisi dan pembebasan bersyaratnya kita tidak tau, tiba-tiba sudah bebas,” terang Ghufron.
Ghufron mengaku, KPK menghormati dan taat bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, juga harus mentaati prinsip-prinsip pemasyarakatan yang dilakukan secara proporsional.
“Artinya seimbang dengan perilakunya. Keseimbangan itu kami berharap ada keterbukaan,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)