Ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai hanya ada dua pemilihan umum (pemilu) yang dapat dikatakan amanah dan bersih dalam proses penentuan calon legislatifnya.
Hal itu dikemukakan Rizal seolah menyindir Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran saat ini cenderung manut pada penguasa.
“Pemimpin KPU-Bawaslu hari ini dipilih dari orang-orang di ormas. Kenapa? Mereka dipilih dari situ karena gampang diatur,” kata Ramli dalam pidatonya memperingati 49 tahun Peristiwa Malari dan Hari Ulang Tahun (HUT) Indemo ke-23 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).
Ramli menjelaskan, penyelenggaraan pemilu pertama yang dinilai berlangsung secara jujur dan adil yakni Pemilu tahun 1955. Ramli mengaku pelaksanaan pemilu saat itu berkesan, lantaran diiringi pemimpin yang amanah.
“Saat itu pemimpinnya amanah, rakyatnya amanah. Kagak ada teknologi yang terbarukan seperti saat ini, bagus,” ujar Ramli.
Kedua, kata dia, pemilu yang bisa dikatakan berhasil yakni pemilihan umum tahun 1999. Saat itu, Indonesia dipimpin BJ Habibie selaku Presiden RI.
“Kenapa pemilu Habibie sukses? Anggota KPU-Bawaslu wakil dari partai-partai, sehingga mereka bisa saling intip dan saling awasi. Ketuanya orang yang bobotnya bagus,” jelas Ramli.
Lebih jauh, Ramli menginginkan adanya perubahan struktur organisasi dari KPU dan Bawaslu setelah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) habis 2024 mendatang.
“Jadi habis Jokowi jatuh, kita ganti KPU dan Bawaslu. Terus kita turunkan Presidential Threshold jadi 0 persen. Presidential Threshold bisa diturunkan dengan demo, kedua Jokowi kita ganti secepatnya, ribet amat,” kata Rizal menambahkan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)