Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kinerja Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghitung suara di Pemilu 2024 menunjukkan ketidakberdayaan sebuah sistem.
“Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 (suara), dan dia (Sirekap) masih menampung (jumlah melebihi) itu. Masa kayak gitu mau kita terima,” kata Ganjar di Kantor Sekretariat TKRPP PDIP, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Ganjar menyebut, yang dibutuhkan saat ini adalah pernyataan dari KPU atau orang yang membuat Sirekap untuk mengakui kesalahannya.
“Hari ini, seperti gitu nggak mau ngaku salah, bagaiamana satu TPS lebih dari 300 (suara), itu saya kira orang enggak ngerti sistem (Sirekap) aja ngira sistem itu nggak fair,” ujar Ganjar.
Sebelumnya, berbagai pihak memprotes aplikasi Sirekap KPU yang dinilai kacau balau, sehingga merugikan banyak pihak dan menguntungkan pihak tertentu.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak KPU RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.
“Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan benar beberapa hari lalu.
Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.