Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi berbasis aplikasi seperti Ojek Hijau dan lain-lain telah mengubah lanskap ekonomi di Indonesia. Menjanjikan kemudahan, fleksibilitas, dan peluang kerja baru, perusahaan-perusahaan ini telah menarik perhatian investor dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Namun, di balik kesuksesan yang tampak di permukaan, terdapat berbagai masalah mendasar yang perlu dievaluasi secara serius. Bahkan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menyuarakan kekhawatirannya terhadap sistem gig economy yang menjadi fondasi bisnis seperti ojek online.
Kekhawatiran Presiden dan Tren Global
Presiden Joko Widodo telah memperingatkan tentang tren gig economy, yang ia sebut sebagai “ekonomi serabutan”. Dalam sebuah pernyataan, Presiden menegaskan bahwa sistem ekonomi serabutan ini harus diperhatikan dengan seksama. “Gig economy, hati-hati ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola baik ini akan jadi tren,” ujar Presiden Jokowi.
Kekhawatiran utama Presiden adalah bahwa sistem ini bisa membuat perusahaan terlalu nyaman menggunakan pekerja serabutan dan memberikan kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi. Jika dibiarkan, praktik ini bisa mengabaikan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang.
Beberapa negara telah mengambil langkah tegas untuk mengatur atau bahkan melarang praktik gig economy seperti yang diterapkan oleh perusahaan semacam ojek online. Inggris, Swiss, Belanda, dan Spanyol telah memutuskan bahwa pengemudi layanan ride-hailing harus dianggap sebagai karyawan, bukan kontraktor independen. Sementara itu, Malaysia melalui Air Asia telah proaktif memberikan hak dan tunjangan karyawan kepada pengemudi mereka.
Skema Bagi Hasil yang Tidak Adil
Salah satu isu utama dalam model bisnis ojek online adalah skema bagi hasil yang dinilai tidak adil oleh banyak mitra driver. Perusahaan mengambil potongan komisi yang cukup besar dari setiap transaksi, sehingga secara signifikan mengurangi pendapatan para mitra. Sistem insentif yang tidak transparan dan sering berubah-ubah juga menambah beban ketidakpastian bagi para driver.
Skema bonus yang ditawarkan ojek online, meskipun terlihat menarik, seringkali sulit dicapai. Banyak driver merasa bahwa mereka dimanipulasi untuk bekerja lebih keras tanpa jaminan mendapatkan imbalan yang sepadan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan semua pihak, termasuk mitra driver yang menjadi tulang punggung operasional.
Kurangnya Perlindungan dan Kesejahteraan Mitra
Ojek online, seperti banyak perusahaan berbasis aplikasi lainnya, mengklasifikasikan mitra driver sebagai pekerja lepas atau kontraktor independen. Klasifikasi ini memiliki implikasi serius terhadap hak-hak dan perlindungan yang diterima oleh para mitra. Mereka tidak mendapatkan jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau hak-hak dasar pekerja lainnya yang biasanya dinikmati oleh karyawan tetap.
Jam kerja yang panjang dan tidak teratur menjadi norma bagi banyak driver yang berusaha memenuhi target pendapatan mereka. Kondisi kerja semacam ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental para mitra. Kurangnya dukungan dari perusahaan dalam menangani keluhan dan masalah yang dihadapi driver semakin memperburuk situasi, membuat mereka merasa tidak dihargai dan diabaikan.
Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Ojek online dan perusahaan sejenis juga telah menghadapi tuduhan melakukan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Salah satu contohnya adalah tuduhan predatory pricing, di mana perusahaan menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Meskipun dalam jangka pendek hal ini mungkin menguntungkan konsumen, praktik semacam ini dapat menciptakan monopoli yang pada akhirnya merugikan konsumen dalam jangka panjang.
Pembatasan pilihan konsumen, seperti memaksa penggunaan layanan pembayaran tertentu (misalnya OjekPay), juga dapat dianggap sebagai praktik bisnis yang tidak adil. Tindakan semacam ini membatasi kebebasan konsumen dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat.
Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Penggunaan algoritma yang tidak transparan dalam menentukan harga, alokasi pesanan, dan insentif bagi driver telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan. Para mitra driver seringkali merasa sulit memahami bagaimana keputusan-keputusan yang mempengaruhi pendapatan mereka dibuat. Kurangnya transparansi ini menimbulkan ketidakpercayaan dan frustasi di kalangan mitra.
Sebagai perusahaan publik, ojek online seharusnya memberikan laporan keuangan yang lengkap dan transparan kepada publik. Namun, beberapa pihak mengkritik bahwa laporan keuangan ojek online kurang detail dan sulit dipahami. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas perusahaan dan kemampuannya untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.
Skema Bisnis “Lose-Lose”
Yang lebih mengkhawatirkan, model bisnis ojek online tampaknya mengarah pada situasi “lose-lose” di mana hampir semua pihak, kecuali para pendiri, mengalami kerugian. Mitra driver berjuang dengan pendapatan yang tidak pasti dan kurangnya perlindungan. Investor, seperti Telkomsel, dilaporkan mengalami kerugian signifikan. Sementara itu, para pendiri perusahaan telah meraup keuntungan besar dari IPO dan kemudian meninggalkan perusahaan.
Demonstrasi besar-besaran oleh ribuan mitra driver adalah bukti nyata dari ketidakpuasan dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Ini menunjukkan kegagalan ojek online dalam membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra mereka, yang ironisnya merupakan aset paling berharga bagi perusahaan.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Sistem bisnis seperti ojek online tidak hanya berdampak pada para mitra driver dan investor, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa dampak yang perlu diperhatikan antara lain:
- Perubahan struktur tenaga kerja: Meningkatnya jumlah pekerja lepas dapat mengubah struktur tenaga kerja nasional, yang berdampak pada sistem jaminan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan.
- Ketidakstabilan pendapatan: Fluktuasi pendapatan yang dialami oleh pekerja gig economy dapat memengaruhi pola konsumsi dan tabungan masyarakat.
- Persaingan dengan usaha tradisional: Kehadiran layanan berbasis aplikasi seperti ojek online dapat mengancam kelangsungan usaha-usaha tradisional, seperti taksi konvensional atau warung makan kecil.
- Perubahan pola mobilitas: Kemudahan akses transportasi melalui aplikasi dapat mengubah pola mobilitas masyarakat, yang berdampak pada perencanaan kota dan infrastruktur.
- Isu privasi dan keamanan data: Pengumpulan data besar-besaran oleh perusahaan teknologi menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pengguna.
Urgensi Evaluasi dan Reformasi
Mengingat besarnya dampak perusahaan seperti ojek online terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia, sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis mereka. Pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan cara yang adil, etis, dan berkelanjutan.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Regulasi yang lebih ketat mengenai klasifikasi pekerja dan hak-hak mereka dalam gig economy. Ini bisa termasuk penetapan standar minimum untuk upah, jam kerja, dan tunjangan.
- Pengawasan terhadap praktik persaingan usaha untuk mencegah monopoli dan praktik tidak sehat, termasuk pembatasan praktik predatory pricing dan pengaturan yang lebih ketat tentang penggunaan data konsumen.
- Standar transparansi yang lebih tinggi dalam penggunaan algoritma dan pelaporan keuangan.
- Insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab sosial, seperti keringanan pajak atau akses ke pendanaan khusus.
- Program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja gig economy untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi digital.
- Pembentukan forum dialog antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah untuk membahas isu-isu yang muncul dan mencari solusi bersama.
- Evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan ekonomi dari gig economy, dengan penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan-temuan tersebut.
Model bisnis seperti yang diterapkan ojek online memang telah membawa inovasi dan kemudahan bagi banyak orang. Namun, biaya sosial dan ekonomi dari model ini tidak bisa diabaikan. Kita perlu memastikan bahwa kemajuan teknologi dan inovasi bisnis tidak datang dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja dan prinsip-prinsip persaingan sehat.
Kekhawatiran yang disuarakan oleh Presiden Joko Widodo dan langkah-langkah yang diambil oleh beberapa negara lain menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah lokal, tetapi merupakan tantangan global yang perlu ditangani dengan serius. Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pionir dalam mengatur gig economy dengan cara yang melindungi pekerja sambil tetap mendorong inovasi.
Evaluasi dan reformasi terhadap sistem bisnis ini bukan hanya tentang memperbaiki satu perusahaan, tetapi juga tentang membentuk masa depan ekonomi digital Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat memastikan bahwa revolusi ekonomi digital benar-benar membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir individu di puncak. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun ekonomi digital yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.