Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mencermati kemungkinan reshuffle kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat kecil. Sebab, pergantian menteri di situasi yang dinilai rawan ini akan menimbulkan konflik sosial.
“Saat ini kan sangat rawan, misalkan akan ada kenaikan BBM, Pertalite, Pertamax. Ini kan memincu kerawanan dan konflik sosial dan muncul protes politik di masyarakat,” kata Ujang, Minggu (21/8/2022).
Terlebih, jika Jokowi memasukan ketua umum partai politik, Ujang memprediksi akan terjadi penolakan di masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle, hal tersebut dilakukan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal.
“Kalau pun ada pergantian menteri, hanya untuk mengganti kekosongan MenPAN-RB yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo,” ujar Ujang.
Kecil kemungkinannya perombakan kabinet, menurut Ujang, Jokowi juga dinilai perlu menjaga stabilitas di akhir masa jabatannya menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, wacana reshuffle hanya untuk memperingati para menteri pada kabinet Indonesia Maju. “Kalau soal opsi reshuffle terbuka, itu bisa jadi Jokowi secara psikolgis ingin menakut-nakuti para menteri agar bekerja maksimal,” ujar Ujang,
Dengan begitu, lanjut dia, para menteri bisa fokus mengerjakan tugasnya untuk kepemtingan negara dan masyarakat.
Jika tidak dilakukan gertakan reshuffle, Ujang menilai para menteri Jokowi bisa saja bekerja untuk kepentingan masing-masing, terutama menjelang Pemilu 2024.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya memungkinkan untuk kembali melakukan reshuffle pada kabinet Indonesia Maju.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)