News

Soal 3 Periode, Sikap Presiden Jokowi Dinilai Masih Mengambang

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana kepemimpinan dirinya menjadi 3 periode dinilai belum tegas alias mengambang. Hal ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang hanya menjawab mematuhi konstitusi seiring mengemukanya usulan dirinya menjabat 3 periode.

“Karena taat konstitusi bisa diartikan ke konstitusi yang sekarang yang artinya Jokowi tak mau 3 periode. Tapi taat konstitusi juga bisa berarti konstitusi hasil amandemen karena kuat dorongan amandemen yang itu artinya Jokowi mau maju untuk ketiga kalinya,” kata Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno kepada Inilah.com, Kamis (31/3/2022).

Adi menjelaskan, publik hanya butuh jawaban pendek khas Presiden Jokowi terkait mengemukanya wacana 3 periode.

“Hitam atau putih yaitu menolak atau menerima. Itu saja tak perlu jawaban mengayun kanan dan kiri,” kata Adi menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, semua pihak harus menaati konstitusi seiring mengemukanya wacana perpanjangan masa jabatan dirinya sebagai Presiden menjadi 3 periode.

“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” kata Presiden Jokowi usai meninjau Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).

Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode mencuat belakangan ini. Salah satunya, aspirasi kepala desa dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi), di Istora Senayan, Selasa (29/3/2022).

Hal itu bermula bermula saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menggelar sesi tanya jawab dengan para kepala desa dan perangkat desa. Salah seorang perwakilan perangkat desa asal Aceh bernama Muslim meneriakkan Presiden Joko Widodo untuk tiga periode.

“Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?” ujar Muslim dan para peserta Apdesi berteriak setuju.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga ikut mengungkapkan wacana Presiden Jokowi 3 periode dan penundaan Pemilu 2024. Ia mengeklaim memiliki big data yang menyebutkan 110 juta penduduk Indonesia setuju Pemilu 2024 ditunda. Namun, Luhut tidak kunjung membuka kepada publik tentang big data tersebut.

Sejumlah ketua umum partai polittik juga telah mengemukakan usulan agar Pemilu 2024 ditunda. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 setelah mendengar masukan beberapa pihak di bidang ekonomi. “Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” katanya.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebut usulan itu muncul agar ekonomi Indonesia tidak mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi COVID-19. Sebab, Pemilu 2024 dikhawatirkan juga menimbulkan ketidakpastian perekonomian dan berpotensi menimbulkan konflik. Meski begitu, Muhaimin menegakan,  mengatakan penundaan Pemilu 2024 hanya sebatas usulan yang nantinya ditentukan oleh Presiden Jokowi.

 

 

 

 

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button