Soal Anggaran Komcad, DPR Bakal Panggil Prabowo

DPR bakal memanggil Menhan Prabowo Subianto untuk mengklarifikasi temuan BPK terkait anggaran Komando Cadangan (Komcad) tahun 2021. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Christina Aryani menyebutkan jajaran Kemhan bakal dipanggil dalam waktu dekat untuk memastikan temuan BPK yang menyebutkan adanya pengadaan barang untuk Komcad senilai Rp531,96 miliar namun tidak masuk dalam anggaran tahun 2021.

“Terkait dengan penggunaan anggaran, masukan BPK tentunya akan kami klarifikasi dalam rapat kerja berikutnya. Apakah penggunaan anggaran Komcad dilakukan dengan prudent, sesuai dengan prinsip standar pengelolaan keuangan yang diberlakukan pemerintah,” terang Christina kepada inilah.com, saat dihubungi di Jakarta, pada Rabu (2/11/2022).

Christina menyebut bahwa pembentukan Komcad  sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Artinya, dia tidak mempersoalkan pembentukan Komcad di Kemhan.

“Suka tidak suka, Komcad menjadi amanat UU PSDN yang harus dijalankan. Apalagi MK selaku pengawal konstitusi telah memutuskan pasal-pasal UU PSDN yang diuji konstitusional, jadi tidak ada alasan lagi untuk menolaknya,” sambungnya.

Ia juga menyinggung bahwa setiap rapat kerja (raker) dengan Menhan, Komisi I selalu menekankan agar Komcad dijalankan sesuai dengan peruntukannya.

“Tupoksi (tugas pokok fungsi) nya yang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, mobilisasinya yang hanya bisa dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR hanya pada kondisi khusus, yaitu dalam hal seluruh atau sebagian wilayah negara dalam keadaan perang, dan hal-hal lainnya,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPR lainnya, TB Hasanuddin juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa tidak ada masalah dengan organisasi Komcad. Namun dia mengingatkan menhan turut bertanggung jawab atas tata kelola anggaran.

“Kalau temuan BPK itu bukan komponen cadangannya dong, itu yang disalahkan atau dipertanyakan adalah alat-alat perlengkapan untuk anggota komponen cadangan begitu. Bahwa sekarang ada penemuan BPK ya itu pertanggungjawabkan, biar dibawa ke ranah hukum, selesai,” terang politisi PDIP.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung bahwa untuk rincian anggaran yang dikeluarkan untuk Komcad, tidak pernah didisuksikan dengan Komisi I.

“Jadi organisasinya tidak ada masalah, tapi soal membeli baju, membeli sepatu, membeli helm, bermasalah ya itu urusannya pemerintah tidak pernah didiskusikan dengan komisi I,” sambungnya.