Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hubungan keduanya memang tetap terjalin baik sebab Megawati juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Jadi hubungan antara ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai ketua dewan pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya harus baik-baik,” kata Hasto di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (9/8/2024).
Namun, Hasto enggan menanggapi ketika dikaitkan hubungan Megawati dengan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP dan kadernya. Ia justru menyebut sebagai ketua umum, Megawati bertugas menjalankan seluruh keputusan dalam Kongres PDIP.
“Dalam rekomendasi rakernas V partai sangat jelas bahwa ketua umum PDIP, kemudian oleh rakernas ke V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yang memperjuangkan konstitusi, demokrasi dan juga Trisakti Bung Karno,” ujarnya.
Adapun, Hasto berkelakar mengenai hubungan antar lembaga antara Megawati dan Jokowi. Ia menyebut jika hubungannya tidak berjalan dengan baik, maka BPIP akan kesulitan mendapat anggaran dari pemerintah.
“Kalau enggak baik-baik nanti anggarannya enggak dapat nanti ke BPIP, ya kan?” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku hubungan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terjalin dengan baik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).
“Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa?” kata Megawati.
Megawati menyebut dirinya hanya menolak ketika Jokowi meminta untuk memperpanjang jabatannya hingga tiga periode. Menurutnya, permintaan tersebut bertentangan dengan konstitusi.
“Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok,” ujarnya.
Karena pernyataan tersebut, Megawati lantas meminta audiens yang berlatar belakang hukum memberikan pendapat. Karena ia menyebut dirinya tidak berhak mengamini permintaan Jokowi lantaran bukan kewenangannya.
“Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan,” tuturnya.