Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti pembahasan jatah menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti. Dirinya menyerahkan sepenuhnya urusan jatah kursi menteri kepada Prabowo selaku Presiden RI terpilih periode 2024-2029.
“Kami menyampaikan bahwa penyusunan anggota kabinet kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden terpilih yakni Pak Prabowo Subianto,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (20/9/2024).
Bahlil mengatakan pembahasan kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Karena itu, ia mengaku enggan berbicara lebih lanjut.
“Biarkan yang punya hak prerogatif yang akan menentukan siapa,” ucapnya.
Di samping itu, Bahlil juga enggan mengungkap nama dan jumlah kursi menteri yang akan diperoleh di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Diakuinya, Golkar bakal mengumumkannya di waktu yang tepat.
“Menyangkut dengan nama dan segala macam saya pikir tinggal tunggu tanggal mainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga tak berharap banyak soal jatah kursi di pemerintahan mendatang. Ia mengakui bahwa kursi menteri bukanlah keinginan partainya sejak awal.
Meskipun begitu, Paloh mengatakan bahwa NasDem tetap berada di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk menyukseskan roda pemerintahan Indonesia ke depan.
“Tapi bicara kursi, ah, itu bukan keinginan NasDem. Itu nomor buntut saja paling belakang, ada-enggak ada kursi, pasti kita hormati sekali itu,” ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).
Paloh sadar diri bahwa partainya sejak awal tidak mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. NasDem kala itu mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Mudah-mudahan itu juga sumbangsih, dari satu sikap partai politik, bahwasanya kursi bukan diatas segala-galanya. Untuk membuktikan dia loyal, dia ingin bersama, dia ingin membantu pemerintah atau tidak. Terserah presiden yang terpilih,” tuturnya.
Upaya sadar diri ini, dinilai Paloh sebagai proses pendidikan dan proses politik dalam dinamika birokrasi.
“Kalaupun tidak bisa sepenuhnya, tapi apa yang masih tersisa sebagai komitmen, konsistensi sikap untuk tetap memiliki asas kepantasan dan kepatutan, jadi tetap pada barisan pemerintahan, tetap upayakan apa kemampuan yang ada dari barisan partai NasDem,” jelas Paloh.