Tak berbeda pada situasi normal, arus mudik Idul Fitri yang berlangsung sejak 28 Maret 2022 diwarnai beragam peristiwa dramatis. Antrean panjang di Pelabuhan Merak membuat pemudik jatuh pingsan, pengendara dari arah Bandung ke Jakarta harus memblokade jalan ekses pemberlakuan satu arah (one way) di Tol Cikampek Utama.
Presiden Jokowi menganggap pelaksanaan mudik berjalan lancar. Persoalan yang terjadi di Merak dianggap dapat diatasi dengan menambah jumlah darmaga serta kapal sehingga kini masyarakat bisa mengaksesnya dengan lancar.
“Untuk arus mudiknya saya melihat semuanya berjalan dengan baik,” kata Presiden Jokowi seusai bersilaturahim dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Yogyakarta, Senin (2/5/2022).
Menurutnya tingginya arus mudik sudah sesuai perkiraan yaitu sekitar 85,5 juta jiwa dengan 23 juta kendaraan roda empat, dan 17 juta sepeda motor balik ke kampung halaman. Atas dasar ini, Jokowi meminta masyarakat untuk mudik lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan.
“Jumlah yang betul-betul sangat banyak sekali sehingga saya mengimbau untuk kembalinya ada yang lebih awal jangan semuanya nanti arus baliknya di hari Sabtu dan Minggu sehingga pasti terjadi titik-titik kemacetan terutama di tol maupun di jalan nasional,” kata dia.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah justru menilai sebaliknya. Penanganan mudik Lebaran 2022 karut-marut, tidak jauh berbeda dengan pengalaman mudik sebelumnya pada situasi normal sebelum pagebluk COVID-19.
Indikatornya, lanjut Trubus, dapat dilihat dari keluhan masyarakat yang ramai di media sosial. Khususnya soal insiden blokade jalan di Tol Cipularang dan panjangnya antrean Pelabuhan Merak yang buntutnya sampai ke Cilegon.
Menurut Trubus, dari indikasi tersebut terlihat jelas pemerintah gagap menyikapi tingginya arus mudik. Butuh belasan jam bagi pemerintah untuk mengurai kepadatan tersebut. Artinya pandangan Jokowi yang memperkirakan terjadinya lonjakan pemudik tidak nampak penyelesaiannya di lapangan.
“Pemerintah justru gagal mengantisipasi tingginya arus mudik. Padahal lonjakan sudah dapat diperkirakan karena dua tahun ini rakyat kan dilarang mudik,” kata Trubus.
Dia dapat memprediksi arus mudik bakal mengalami hambatan berdasarkan imbauan Presiden Jokowi agar masyarakat mudik awal tidak dapat diimplementasikan karena bukan aturan tertulis. Banyak perusahaan belum bisa mengizinkan karyawan mudik, begitu juga sinergitas pada level pemerintah pusat dengan daerah.
“Makanya harus ada kebijakan tertulis mudik lebih awal, dan kerja sama kementerian, lembaga, pemdadan swasta harusnya memperbolehkan mudik lebih awal sebagai kompensasi,” tuturnya.
Dia meyakini, jika imbauan itu diterjemahkan dalam aturan tertulis, kepadatan yang harus dialami jutaan rakyat untuk mudik ke kampung halaman bisa dihindari. “Pemerintah lemah antisipasi mudik,” tekan Trubus.
Selama pelaksanaan mudik Trubus juga menyoroti kebijakan yang bernuansa diskriminatif yakni, syarat vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi pemudik jalur udara dan laut. Sedangkan yang menggunakan jalur darat tergolong longgar untuk pemeriksaan hasil antigen maupun vaksinasi booster.
“Sejak awal diusulkan pemerintah kebijakan itu diskriminatif,” ujar Trubus.
Dia juga mempertanyakan ketersediaan stok vaksinasi bagi publik. Khususnya dalam pelakanaan putusan Mahkamah Agung yang mensyaratkan penggunaan vaksin halal bagi masyarakat. Soal ini tidak terlihat gelagat pemerintah menyeriuskan vaksinasi produk dalam negeri seperti Vaksin Nusantara maupun Merah Putih.
“Lagian maunya ekspor terus biar dapat keuntungan besar terus,” imbuhnya. [WIN]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)