Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani merespons soal adanya utusan Presiden ke-7 Jokowi yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatannya dari Partai Banteng. Puan meminta agar menanyakan hal tersebut kepada Jokowi.
“Ya tanyakan kepada yang bersangkutan (Jokowi),” ujar Puan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/3/2025).
Puan tidak merinci mengenai kebenaran adanya utusan tersebut ke PDIP. Dia justru mengatakan bahwa bangsa Indonesia masih memiliki masalah yang lebih penting untuk segera diselesaikan.
“Bangsa ini perlu kita bangun, enggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan,” kata dia.
Lebih lanjut, Puan meminta kepada semua pihak untuk menyudahi adanya isu-isu liar yang membuat terpecah belah dan berprasangka buruk. Dia mengajak untuk berpikir positif untuk membangun bangsa.
“Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif,” tuturnya.
Jokowi Muak dengan Manuver Kader PDIP
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) nampaknya mulai muak dengan manuver para anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bermanuver, memainkan narasi kriminalisasi hingga menuduh dirinya sebagai dalang dari proses penegakan hukum terdakwa perintangan penyidikan dan penyuapan di kasus Harun Masiku.
Terbaru nyanyian dari Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus soal ada utusan yang dikirim Jokowi dan ancaman kriminalisasi terhadap sembilan kader banteng. Jokowi menegaskan, tidak ada utusan yang dikirimkannya. Dia pun menantang PDIP untuk sebut nama sosok yang disebut utusan tersebut.
“Saya tegaskan tidak ada itu (kirim utusan ke PDIP sebelum dipecat). Ya harusnya disebutkan siapa (orangnya) biar jelas,” tegas Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, dikutip Inilahjateng, Jumat (14/3/2025).
Jokowi mempertanyakan kepentingannya mengirim utusan tersebut ke PDIP. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal. “Kepentingannya saya apa mengutus untuk itu, coba logikanya,” ujarnya.
Jokowi mengaku, selama ini diam jika difitnah, bahkan dimaki-maki. Namun, ia menegaskan bahwa sabar ada batasnya. “Saya itu sudah diam loh ya, difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekin saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya,” ungkapnya.
Disinggung soal namanya yang selalu dikaitkan dengan PDIP, Jokowi hanya bisa pasrah. “Ya sudah apa lagi (dikaitkan PDIP terus),” tandasnya.
Diketahui, PDIP melontarkan tuduhan bahwa aparat penegak hukum sedang berperan sebagai alat penguasa, diklaim sembilan kader banteng sedang dalam bidikan. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan Sekjen Hasto Kristiyanto merupakan contoh dari korban kesewenang-wenangan institusi penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan hanya gaungkan lagi narasi politisasi dan kriminalisasi, Deddy juga kembali mengaitkan bahwa proses penegakan hukum Hasto adalah aksi balas dendam Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak terima dipecat dari partai.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ujar Deddy dalam konferensi pers, di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).