Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah menurunkan target biodiesel dari B30 menjadi B20. Agar produksi minyak goreng dalam negeri berlimpah sampai tumpah-tumpah.
Sekretaris Jenderal Serikat Petni Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto bilang, pengurangan campuran minyak sawit untuk biodiesel, perlu dilakukan demi menjamin pasokan untuk pabrik minyak goreng di dalam negeri.
Kalau itu terjadi maka persediaan minyak goreng menjadi berlimpah. Selanjutnya akan memengaruhi harga di pasaran. Sesuai hukum ekonomi, persediaan banyak maka harga turun. Kalau harga minyak terjangkau, para emak-emak pun bisa tersenyum lebar.
Selain itu, Mansuetus mempertanyakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pemerintah telah manaikan pungutan dana sawit secara progresif.
Jika harga CPO tinggi maka pungutannya juga makin mahal. Dalam kebijakan terbaru, pungutan yang tertinggi ditetapkan jika harga CPO berada di atas US$1.500, pungutan US$375 per ton.
Mansuetus menilai, perubahan keputusan pemerintah untuk menaikan pungutan dana sawit adalah kekeliruan pemerintah yang terus berulang. Karena selama ini, sudah banyak petani yang bersuara harga tandan buah segar (TBS) tergerus akibat pungutan dana Sawit.
“Masalah kelangkaan minyak goreng, petani sawit jadi korban,” kata Mansuetus.
Mansuetus mengatakan, dinaikkannya pungutan ekspor sawit karena harga CPO itu menjadi acuan penentuan atau penghitungan harga TBS yang di lakukan oleh dinas perkebunan di Indonesia. Jika pungutan CPO tinggi maka harga CPO yang menjadi acuan penentuan harga TBS petani tadi akan rendah akibatnya harga TBS juga ikut turun.
“Dengan kenaikan pungutan dana sawit terbaru melalui PMK 23/PMK.05/2022 ini kami perkirakan pengurangan harga TBS di tingkat petani kelapa sawit sekitar Rp600 hingga Rp700 per kg TBS,” ucapnya.
Mansuetus meminta agar pungutan dana sawit terbaru ini di batalkan. Kalau sekarang ini kebutuhan dana untuk subsidi biodiesel B30 sangat besar, maka langkah yang seharunya di ambil oleh pemerintah dengan menurunkan target program biodiesel yang saat ini B30 menjadi B20.
“Masalah ini bisa di atasi jika program B30 dikurangi menjadi B20. Ini adalah solusi untuk masalah bahan baku, karena bahan baku habis disedot untuk Program Biodiesel,” ucapnya.
Jika diturunkan menjadi B20, lanjutnya, maka dana sawit akan surplus. Selain bahan baku akan tersedia karena diturunkan menjadi B20, dana sawit yang surplus tadi bisa digunakan untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng.
“Menyingung dana yang tersisa di BPDPKS itu pungutan dari tahun 2015-2021 sekitar Rp138 triliun masih ada sisa sekitar Rp22 triliun. Artinya untuk kepentingan program yang berhubungan dengan petani sawit seperti program PSR masih tersedia dananya,” tutur Mansuetus.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)