Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan politisi yang membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat prasejahtera ditengarai sebagai upaya mengeksploitasi kemiskinan demi kepentingan politik.
“Dari perspektif sosiologi politik dengan pendekatan yang kritis fenomena bantuan sosial politisi untuk rakyat miskin saat romadhon itu bisa saja dimaknai sebagai bentuk eksploitasi kemiskinan secara dramatis,” kata Ubed, sapaan akrabnya kepada Inilah.com, baru-baru ini.
Lebih lanjutnya, Ubed menyebut politisi juga mengeksploitasi psikologi masyarakat miskin yang dijadikan objek untuk menampilkan citranya peduli kepada masyarakat, tetapi tidak menyelesaikan sumber masalah kemiskinan.
“Mengambil keuntungan di atas wajah masyarakat miskin. Sebab bantuan sosial semacam itu tidak akan mampu memberdayakan masyarakat miskin menjadi kaya atau berdaya. Mereka tetap miskin tetapi politisi dapat keuntungan citra dirinya,” tambahnya.
Bantuan sosial saat Ramadan, kata Ubed, dilakukan politisi bukan atas dasar kedermawanan namun dikategorikan sebagai mengambil keuntungan dalam bingkai keagamaan.
“Bantuan sosial saat ramadan yang dilakukan politisi itu bukan ekspresi kedermawanan, tetapi secara sosiologis bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial instrumental yang berpadu dalam logika komodifikasi politik dan agama,” jelasnya.
Kemudian, keuntungan yang didapat politisi dalam memanfaatkan peluang saat Ramadan memunculkan citra positif yang subjektif.
“Keuntungan minimal yang didapat oleh politisi saat berbagi dibulan ramadan adalah citra positif dirinya dihadapan konstituen, misalnya dinilai sebagai politisi yang peduli pada konstituen. Citra yang dikonstruksi oleh konstituen itu adalah citra subyektif yang dibentuk secara pragmatis karena menguntungkan atau mendapatkan barang bantuan sosial itu,” pungkas Ubed.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)