Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut banyak oknum kepala daerah memanipulasi data orang miskin. Orang-orang yang ‘berkeringat’ saat pilkada, dia masukkan ke data orang miskin. Agar mendapat jatah bansos. Alhasil, orang yang benar-benar miskin tak kebagian.
Artinya, kata Sri Mulyani, banyak data kemiskinan di daerah yang tidak jujur. Lantaran, orang yang tidak miskin justru dimasukkan. “Ada masalah tata kelola di mana pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
“Karena memberikan suara bagi saya (kepala daerah), maka mereka terdaftar, atau bahkan yang terburuknya mereka adalah yang menjadi tim suksesnya didaftarkan,” imbuh Sri Mulyani.
Sri Mulyani menganggap, fenomena ini merupakan konsekuensi dari sistem politik di Indonesia yang menganut demokrasi bebas. Selain itu, belum profesionalnya daerah dalam menjalankan mekanisme desentralisasi.
“Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya,” tutur dia.
Sri Mulyani menilai yang bisa dilakukan saat ini memulai perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kementerian Keuangan bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Ini pengumpulan data yang menyeluruh oleh BPS yang diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Bahkan untuk memulai pengumpulan data ini, butuh dua tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful,” ungkap Sri Mulyani.
Dia mengatakan, perlu usaha keras saat ingin memulai pendataan secara menyeluruh, dan terpusat. Pasalnya, masih ada menteri-menteri yang menginginkan data-data itu hanya di bawah kementerian, atau lembaganya.
“Beberapa kementerian menginginkan data hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia,” tegas Sri Mulyani.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)