Menteri Keuangan Sri Mulyani ancang-ancang membuka blokir anggaran di kementerian dan lembaga (k/l). Istilahnya membuka automatic adjustment (AA) senilai Rp50,14 triliun.
Namun, kata sri Mulyani, relaksasi ini diterapkan selektif dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
“Ada catatan automatic adjustment akan direlaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Sri Mulyani menegaskan, relaksasi AA harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang tinggi. Hanya saja, dia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dibuka gembokya. Prioritas untuk kegiatan k/l yang mendesak.
“Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak. Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit,” ujarnya.
Adapun sebelumnya pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun
Dijelaskan bahwa automatic adjustment dilakukan sebesar 5 persen dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.
Sri Mulyani menyebutkan automatic adjustment merupakan langkah yang diambil guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.
“Ini adalah mekanisme anggaran di mana kami menyampaikan kepada seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen, kalau sampai ada sesuatu yang bergerak,” kata Sri Mulyani, Rabu (14/2/2024).
Bendahara Negara itu mengatakan langkah tersebut telah dilakukan sejak 2022. Saat itu, negara menghadapi gejolak harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, sehingga perlu adanya dukungan fiskal untuk menekan efek dari situasi tersebut.
Sementara pada 2023, dilakukan prioritas baru untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. “Jadi, kalau dianggap ada prioritas baru, maka kami meminta seluruh k/l untuk mencadangkan 5 persen,” ujarnya.