Pemerintah ancang-ancang membatasi pembelian Pertalite atau Solar. Sri Langka, negeri krisis terpaksa membatasi rakyatnya beli BBM.
Rencana pembatasan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan dikutip Selasa (24/5/2022). Saat ini, pemerintah tengah menyusun skema terbaik untuk melindungi uang negara dalam bentuk subsidi bisa tepat sasaran.
Untuk itu, Sri Mulyani memerintahkan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi. “Kita minta Pertamina untuk tetap mengendalikan jumlah barang dan bahan baku energi, terutama bahan bakar minyak yang bersubsidi. Karena kita tidak bisa membiarkan volumenya menjadi tidak terbatas,” beber Sri Mulyani.
Kata Sri Mulyani, kondisi perekonomian yang terus menunjukan pemulihan, membawa konsekuensi terhadap pola konsumsi masyarakat yang lebih kuat. Hal ini didorong oleh mobilitas yang hampir mendekati normal. “Aktivitas ekonomi mulai pulih, permintaan barang-barang terutama barang bersubsidi juga melonjak dan ini harus kita waspadai,” tuturnya.
Naga-naganya, pembatasan pembelian Pertalite dan solar ini, ditempuh karena negara tak ingin besaran subsidi energi jebol lagi.
Data Kementerian Keuangan, anggaran subsidi energi untuk BBM dan LPG 3 kilogram bengkak dari Rp77,5 triliun menjadi Rp149,4 triliun. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude price (ICP) sebesar US$100per barel.
Anggaran kompensasi BBM yang menjadi tanggungan negara pun, melonjak tajam. Dari Rp18,5 triliun menjadi Rp213,2 triliun. Total jenderal sekitar Rp363 triliun, harus dibayar pemerintah ke Pertamina. Yang tahun sebelumnya saja pemerintah masih utang ratusan triliun ke Pertamina.
Pemerintah Sri Langka sudah lebih dulu membatasi pembelian BBM. Aturan pembatasan BBM berlaku sejak pertengahan April 2022. Untuk motor dibatasi 4 liter, kendaraan roda tiga maksimal 5 liter. Sedangkan mobil cukup 19,5 liter saja.
Tentu saja, beda cerita dengan Indonesia. Keuangan Sri Langka betul-betul babak belur. Untuk membayar utang luar negeri US$51 miliar, atau setara Rp732 triliun, tidak mampu.
Kini, negeri berpenduduk 22 juta jiwa itu, boleh dibilang sudah bangkrut. Impor minyak mentah tak bisa, karena tak punya US$. Akhirnya ya itu tadi. Rakyatnya dibatasi beli BBM. [ikh]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)