Tertutup sudah kader parpol yang kepincut jadi petinggi di Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini penting untuk menjaga independensi bank sentra; serta lembaga keuangan lainnya.
Disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, larangan anggota parpol menjadi calon anggota dewan gubernur BI, komisioner OJK dan LPS, tersemat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). “Calon dewan Gubernur BI, anggota komisioner OJK, dan komisioner LPS dipersyaratkan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik,” tegas Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2022).
Larangan ini diiringi penguatan peran legislatif dalam pemilihan dewan gubernur BI dan komisioner OJK. Salah satunya melalui uji kelayakan (fit and proper test) bagi para calon. Artinya, mekanisme ini tak berubah dari sebelum adanya RUU P2SK.
Sebelumnya, RUU P2SK justru membuka peluang bagi politisi atau kader parpol mencalonkan diri sebagai Gubernur BI. Kontan saja, kritikan mengalir deras dari berbagai kalangan. Dikhawatirkan justru menghambat independensi bank sentral, bahkan membuka ruang bagi terjadinya conflict of interest yang membahayakan perekonomian nasional.
Direktur Eksektuif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara mengkritik keras usulan tersebut. Alasannya, anggota dewan gubernur BI harus independen dan tidak berasal atau memiliki hubungan dengan partai politik. Penting untuk menjaga independensi dan marwah BI, sebab kebijakan moneter ini sangat sentral dan berpengaruh ke hidup matinya ekonomi negara.
“Aturan mengenai BI tidak boleh berasal dari politisi sudah tepat dan seharusnya dipertahankan. Tidak boleh diotak-atik di dalam RUU PPSK. Jangan sampai justru Indonesia mundur ke belakang menggadaikan independensi dari Bank Indonesia,” kata Bhima.
Bhima mengungkapkan, sebetulnya independensi BI sudah mulai tergerus sejak pemerintah menuntut BI untuk melakukan burden sharing. Bahkan, sejumlah lembaga internasional dengan gamblang mengkritik kebijakan burden sharing yang dilakukan BI.
“Burden sharing itu saja sudah mendapatkan banyak kritik dari lembaga internasional. Kalau ditambah Gubernur BI dibuka peluang berasal dari politisi itu pastinya akan bisa menurunkan wibawa Gubernur BI sendiri dan objektivitas kebijakan moneter dipertanyakan,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)