Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab respons MPR terkait pengurangan anggaran tahun 2022. Sri Mulyani juga menjawab ketidakhadiran dalam sejumlah rapat bersama pimpinan MPR.
“Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” kata Sri Mulyani melalui akun instagram-nya @smindrawati, Rabu (1/12/2021).
Mengenai anggaran MPR, lanjut Sri, tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penangan COVID-19, klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” terangnya.
“Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” tambahnya
Sri Mulyani menambahkan, Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.
Sebelumnya, MPR meminta Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani karena alokasi anggaran. Selain itu MPR menilai Sri Mulyani tidak menghargai lembaga MPR.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus. Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan. Saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar. Dia (Sri Mulyani) janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali,” kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di kompleks MPR, Senayan, Selasa (30/11/2021).
“Hanya ini, kita minta agar Presiden memberhentikan, mencopot Menteri Keuangan, karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada,” tambah Fadel.
Ketua MPR Bambang Soesatyo juga telah menanggapi mengenai sikap Sri Mulyani ini. Bamsoet sapaan akrab Bambang menilai, Sri Mulyani mempunyai masalah dengan menghargai lembaga lain.
“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)