Sri Mulyani Nakut-nakutin Soal Harga Rumah Meroket, Begini Respons Petinggi BTN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut perang Rusia-Ukraina berdampak kepada harga rumah. Para anak muda disebutnya bakal kesulitan mendapat hunian layak.

Masih kata Sri Mulyani, selain harga lahan (tanah) menjulang, bahan bangunan pun naik. Seiring tingginya inflasi global dan domestik.

Saat ditanya soal pernyataan Sri Mulyani yang menakutkan, Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon Napitupulu tak membantah. Dia bilang, sektor perumahan nasional, saat ini, menghadapi banyak tantangan. Kebutuhan perumahan saat ini, masih 12,7 juta unit (backlog). Sementara penetrasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih yang paling rendah.

“Perumahan di Indonesia ini tantangannya, banyak backlog, banyak keluarga yang belum punya rumah ini 12,7 juta. Nah, ini potensi yang gede,” kata Nixon di Menara BTN, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Dari sisi mahalnya bahan baku bangunan, Nixon menilai, Indonesia justru diuntungkan. Material bangunan justru banyak dihasilkan di dalam negeri. Sebut saja, pasir, batu bata, genteng dan sebagainya, adalah produk lokal. Termasuk semen yang saat ini produksinya berlebihan.

“Berita baiknya 90 persen material rumah ini lokal konten, tidak ada yang bikin rumah pasirnya diimpor, bata dan genting ini kita buat sendiri,” kata dia.

Hanya saja, Nixon menilai, kenaikan harga bahan baku terjadi karena proses distribusi yang menggunakan transportasi angkutan. Naiknya harga BBM bisa berdampak pada kenaikan harga bahan baku.

“Krisis energi ini efeknya saat pengangkutan bata pakai truk, tapi yang penting, material utamanya ini lokal konten kecuali yang rumahnya mewah, tapi yang dihandel BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata dia.

Dari sisi suku bunga, harus diakui berdampak. Namun saat ini, Nixon menyebutkan, tidak akan ada kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Rendahnya tingkat suku bunga saat ini, menjadi peluang bagi perbankan untuk menghasilkan laba.

“Sekarang suku bunga yang rendah kita maunya segini, dengan suku bunga turun ini jadi jago menghasilkan laba,” kata dia.

Sedangkan ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mempermudah milenial atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah.

“Pemerintah harus membuat kebijakan untuk ini, pertama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditambah dan prosesnya juga dipercepat,” kata Bhima.

Menurut Bhima, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga harus memberikan suku bunga fix rate yang rendah dan tidak mengikuti bunga pasar. Selanjutnya, kredit konstruksinya juga harus diberikan relaksasi.

“Agar para masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli rumah atau bisa melakukan cicilan KPR,” ucapnya.

Selain itu, Bhima menambahkan pemerintah juga harus memaksimalkan program bank tanah untuk penyediaan lahan agar masyarakat miskin tidak lagi kesulitan membeli rumah atau tempat tinggal.

“Pemerintah harus mempercepat pengadaan tanah untuk perumahan rakyat melalui Bank Tanah. Ini penting karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah sulit mendapatkan akses tanah dengan harga terjangkau untuk membeli rumah,” katanya.