Pendanaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur masih dibicarakan, dan harus disepakati antarkementerian terkait.
Pembahasan tersebut membahas sumber anggaran, teknis pendanaan dan teknis perpindahan dan besaran anggaran rencana tersebut. “Sudah dialokasikan, tinggal nanti berapa besarannya, dihitung pastinya,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Untuk kementerian yang terlibat sesuai dengan ASN yang diprioritaskan untuk menghuni kota di tengah hutan tersebut. “Yang prioritas,” ucap Prastowo.
Adapun realisasi pendanaan keseluruhan untuk pembangunan IKN yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang saat ini sudah sesuai dengan persiapan awal. “Penyerapan nanti cek ke PUPR ya,” tutur Prastowo.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp13 triliun per Oktober 2023. Jumlahnya baru digunakan sekitar 44% dari total alokasi sebesar Rp29,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2023.
Untuk proses boyongan ASN, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan telah menyiapkan insentif untuk ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi meminta ASN berjiwa pionir dan bersedia ditempatkan di IKN.
“Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda,” kata Jokowi pada awal Oktober lalu.
Jokowi menjelaskan bentuk nyata dari insentif itu seperti rumah dinas, rumah tapak, maupun apartemen. Selain itu, dia juga menyebut akan ada tunjangan suami-istri hingga tunjangan kemahalan.
Rencananya sebanyak 1.800 aparatur sipil negara akan dipindah ke IKN pada tahap pertama, Juli 2024. Sedangkan keseluruhan ASN yang akan diboyong secara bertahap mencapai 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri.