Terjadi silang pandangan antara para pimpinan Komisi XII DPR RI. Ada yang menggulirkan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kasus minyak mentah Pertamina, ada juga yang membantah.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai belum ada urgensi pembentukan Pansus. Dia percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga.
“Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (8/3/2025).
Terlebih, Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah menyatakan menggandeng BPK RI untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut. Bambang mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Dia menegaskan kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik.
“Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK. Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto. Dia mengatakan, Komisi XII sedang mempertimbangkan opsi pembentukan Pansus.
Menurutnya, pembentukan pansus menjadi pertimbangan mengingat kasus korupsi ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Segera nih kita akan membahas itu rapat informal pimpinan. Karena memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak dengan katakanlah tingkat korupsinya yang sungguh luar biasa,” ujar Sugeng, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Sugeng juga mengatakan Komisi XII DPR banyak mendapatkan dorongan dari lintas komisi, untuk membentuk pansus terkait kasus korupsi Pertamina. Alasannya, persoalan yang terjadi di Pertamina secara tidak langsung juga melibatkan komisi-komisi lain di DPR RI. Salah satunya Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra dari Kementerian BUMN.
“Jadi memang sudah melibatkan lintas Komisi Itu sebuah peristiwa yang sekali lagi Ini adalah multi-sektor. Maka memang betul, pansus lah sebuah lembaga yang alat kelengkapan dewan di DPR yang lebih bisa bahas itu secara lebih detail,” ujar politikus Partai NasDem.